25.6 C
Medan
Sunday, May 5, 2024

Pembangunan Benteng Rob Masih Belum Jelas

Foto: FAHRUL ROZI/SUMUTPOS
Warga di Perumahan TKBM Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, berjalan melintasi genangan banjir rob, yang merendam 1.300 rumah
di daerah itu, beberapa waktu lalu.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan benteng rob untuk mengatasi peningkatan volume air pasang di pesisir pantai Belawan belum jelas. Akibatnya, menggangu perkembangan insfrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Rencana pembuatannya di pesisir Pantai Belawan 12 Km belum ada kejelasan dari pemerintah.

“Kita sudah dengar wacana itu, tapi sampai saat ini Kementrian PU dari pusat belum ada turun ke Belawan untuk melakukan survei atau mengecek langsung wacana yang akan diprogramkan,” kata Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah (JPKP) Belawan, Sukur.

Dikatakan pria yang eksis pemantau perkembangan pembangunan di Medan Utara ini mengatakan, wacana pembangunan benteng rob sangat membantu masyarakat yang tinggal di pesisir pantai.

Pasalnya, sejak banyaknya pembangunan depo kontainer dan pergudangan dari perusahaan raksasa, memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

“Bayangkan saja, kalau ini terus dibiarkan dan pembangunan benteng itu tak terlaksana, mungkin masyarakat yang tinggal di pemukiman padat akan tenggelam. Jadi kita minta pembangunan benteng rob ini tidak hanya wacana,” tegas Sukur (36).

Diungkapkan dia, dengan terwujudnya pembangunan benteng rob akan membantu masyarakat beraktivitas mencari nafkah, insfrastruktur menjadi berkembang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Kita tahu, Belawan ini adalah pusat industri, tapi kalau Belawan tenggelam, segala sesuatunya akan terganggu dari sisi pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan dan transportasi,” sebut dia.

Disisi lain, menyahuti masyarakat nelayan, Ketua HNSI Medan, Bahrumsyah menyikapi positif pembangunan benteng rob yang diperkirakan akan menyerap anggaran APBN tersebut.

Tapi, kata pria yang juga anggota DPRD Medan ini, pemerintah pusat harus dapat memetakan bentuk pembangunan benteng rob tersebut, alasannya, kondisi lokasi pesisir pantai tidak terbentang lurus dari permukaan laut.

Akibatnya, banyak persoalan yang akan ditimbulkan dari pembangunan benteng rob itu terhadap nasib nelayan pesisir, pemukiman warga di pesisir dan dermaga penyandaran.

“Menurut saya tidak logika benteng itu bisa dibangun, kalau pun dibangun sulit seperti apa bentuknya, karena bisa mengganggu aktivitas nelayan dan lainnya,” sebut Bahrumsyah.

Bahrumsyah juga mengatakan, wacana itu belum mereka dengar di tingkat pemerintahan, kalau pun itu nantinya menjadi program pusat akan didukung?. “Menurut saya kalau masalahnya air pasang saja, kalau ada benteng dari mana saja bisa masuk, yang pantas itu dibangun tanggul yang sifatnya tempat pembuangan aliran air,” jelas politisi PAN.

Terpisah, Camat Medan Belawan, Rudi Lubis mengaku, pihaknya belum menerima kordinasi dari pemerintah pusat melalui Pemko Medan pembangunan benteng rob tersebut.

“Saya ada dengar, tapi belum ada kordinasi ke saya, yang jelas itu program pusat, jadi bagaiman dan seperti apa bentengnya dan kapan pelaksanaannya belum jelas,” ungkap Rudi. (fac/jie)

Foto: FAHRUL ROZI/SUMUTPOS
Warga di Perumahan TKBM Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, berjalan melintasi genangan banjir rob, yang merendam 1.300 rumah
di daerah itu, beberapa waktu lalu.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan benteng rob untuk mengatasi peningkatan volume air pasang di pesisir pantai Belawan belum jelas. Akibatnya, menggangu perkembangan insfrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Rencana pembuatannya di pesisir Pantai Belawan 12 Km belum ada kejelasan dari pemerintah.

“Kita sudah dengar wacana itu, tapi sampai saat ini Kementrian PU dari pusat belum ada turun ke Belawan untuk melakukan survei atau mengecek langsung wacana yang akan diprogramkan,” kata Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah (JPKP) Belawan, Sukur.

Dikatakan pria yang eksis pemantau perkembangan pembangunan di Medan Utara ini mengatakan, wacana pembangunan benteng rob sangat membantu masyarakat yang tinggal di pesisir pantai.

Pasalnya, sejak banyaknya pembangunan depo kontainer dan pergudangan dari perusahaan raksasa, memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

“Bayangkan saja, kalau ini terus dibiarkan dan pembangunan benteng itu tak terlaksana, mungkin masyarakat yang tinggal di pemukiman padat akan tenggelam. Jadi kita minta pembangunan benteng rob ini tidak hanya wacana,” tegas Sukur (36).

Diungkapkan dia, dengan terwujudnya pembangunan benteng rob akan membantu masyarakat beraktivitas mencari nafkah, insfrastruktur menjadi berkembang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Kita tahu, Belawan ini adalah pusat industri, tapi kalau Belawan tenggelam, segala sesuatunya akan terganggu dari sisi pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan dan transportasi,” sebut dia.

Disisi lain, menyahuti masyarakat nelayan, Ketua HNSI Medan, Bahrumsyah menyikapi positif pembangunan benteng rob yang diperkirakan akan menyerap anggaran APBN tersebut.

Tapi, kata pria yang juga anggota DPRD Medan ini, pemerintah pusat harus dapat memetakan bentuk pembangunan benteng rob tersebut, alasannya, kondisi lokasi pesisir pantai tidak terbentang lurus dari permukaan laut.

Akibatnya, banyak persoalan yang akan ditimbulkan dari pembangunan benteng rob itu terhadap nasib nelayan pesisir, pemukiman warga di pesisir dan dermaga penyandaran.

“Menurut saya tidak logika benteng itu bisa dibangun, kalau pun dibangun sulit seperti apa bentuknya, karena bisa mengganggu aktivitas nelayan dan lainnya,” sebut Bahrumsyah.

Bahrumsyah juga mengatakan, wacana itu belum mereka dengar di tingkat pemerintahan, kalau pun itu nantinya menjadi program pusat akan didukung?. “Menurut saya kalau masalahnya air pasang saja, kalau ada benteng dari mana saja bisa masuk, yang pantas itu dibangun tanggul yang sifatnya tempat pembuangan aliran air,” jelas politisi PAN.

Terpisah, Camat Medan Belawan, Rudi Lubis mengaku, pihaknya belum menerima kordinasi dari pemerintah pusat melalui Pemko Medan pembangunan benteng rob tersebut.

“Saya ada dengar, tapi belum ada kordinasi ke saya, yang jelas itu program pusat, jadi bagaiman dan seperti apa bentengnya dan kapan pelaksanaannya belum jelas,” ungkap Rudi. (fac/jie)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/