Terpisah, pengamat anggaran Elfenda Ananda mengatakan dibutuhkan komitmen pemerintah terhadap revolusi mental birokrasi. Ia mengatakan pemerintah harus membudayakan agar bekerja bertanggungjawab yang dibarengi dengan disiplin. Menurutnya pemerintah daerah harus mengevaluasi pegawainya dengan tunjangan yang sudah diberikan.
Seperti kepala SKPD harus mengevaluasi bawahannya. Selain itu evaluasi bisa juga dilakukan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Artinya, dengan tunjangan yang sudah diberikan PNS harus lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. “Perilaku PNS seperti itu berdampak pada pemborosan uang negara. Kepala daerah wajib menegur aparatur PNS bagi bawahannya yang tidak mampu mempertangungjawabkan kinerja,” ujarnya.
Menurutnya pengabdian PNS juga layak dipertanyakan antara hak dan kewajiban yang tidak berimbang. Sebab pemerintah sudah mengucurkan gaji 13 dan THR. “Kalau tidak sesuai dengan kinerja dan tidak menyanggupi beban kinerjanya bisa berdampak pada rotasi bagi kepala SKPD yang tidak mampu. Itu akan lebih efektif ketimbang memaksa mencari-cari alasan ditangkap Satpol PP yang melakukan banyak alasan,” pungkasnya. (prn/ije)
Terpisah, pengamat anggaran Elfenda Ananda mengatakan dibutuhkan komitmen pemerintah terhadap revolusi mental birokrasi. Ia mengatakan pemerintah harus membudayakan agar bekerja bertanggungjawab yang dibarengi dengan disiplin. Menurutnya pemerintah daerah harus mengevaluasi pegawainya dengan tunjangan yang sudah diberikan.
Seperti kepala SKPD harus mengevaluasi bawahannya. Selain itu evaluasi bisa juga dilakukan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Artinya, dengan tunjangan yang sudah diberikan PNS harus lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. “Perilaku PNS seperti itu berdampak pada pemborosan uang negara. Kepala daerah wajib menegur aparatur PNS bagi bawahannya yang tidak mampu mempertangungjawabkan kinerja,” ujarnya.
Menurutnya pengabdian PNS juga layak dipertanyakan antara hak dan kewajiban yang tidak berimbang. Sebab pemerintah sudah mengucurkan gaji 13 dan THR. “Kalau tidak sesuai dengan kinerja dan tidak menyanggupi beban kinerjanya bisa berdampak pada rotasi bagi kepala SKPD yang tidak mampu. Itu akan lebih efektif ketimbang memaksa mencari-cari alasan ditangkap Satpol PP yang melakukan banyak alasan,” pungkasnya. (prn/ije)
