MEDAN, SUMUTPOS.CO -Dinas Bina Marga Kota Medan akan kedatangan tamu dari Tim Survey Penilaian Integritas Badan Pusat Statistik (BPS), yang turut didampingi Tim Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kunjungan lapangan dua institusi resmi negara tersebut guna memberikan assement (penilaian) terhadap pelayanan umum di instansi tersebut.
Kepala Inspektorat Kota Medan Farid Wajedi mengakui bahwa tim BPS dan supervisi KPK akan mengunjungi kantor Dinas Bina Marga Kota Medan, di Jalan Pinang Baris/Kampung Lalang, atau persis dibelakang Terminal Pinang Baris, Medan.”Sesuai jadwalnya memang begitu. Besok (hari ini, Red), tim dari BPS dan supervisi KPK akan survey ke Dinas Bina Marga,” katanya kepada Sumut Pos, Kamis (10/11).
Farid menjelaskan, survey yang dilakukan BPS didampingi KPK ini guna mengecek pelayanan publik di dinas bersangkutan. Di mana memakai metode internal dan eksternal, guna melihat sistem yang berjalan selama ini apakah sudah sesuai dengan praktik di lapangan.
“Ini sebenarnya merupakan tindaklanjut dari sistem pencegahan korupsi yang dibangun KPK untuk seluruh Pemda se-Indonesia, termasuk Kota Medan,” jelasnya.
Dia menyebutkan, ada sebanyak enam SKPD yang dilakukan survey pelayanan publik oleh BPS. Yakni Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, serta Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Dinas-dinas ini yang minta langsung adalah BPS dan KPK sendiri, termasuk Dinas Bina Marga,” katanya.
Farid mengatakan, sesuai jadwal yang diterima Inspektorat, kegiatan tersebut akan berlangsung sepekan. Di mana dimulai sejak Senin lalu ke Kantor Dispenda Kota Medan. “Kemungkinan sampai Selasa depan mereka masih melakukan survey,” ungkapnya.
Hasil dari penilaian di enam dinas tersebut, diakui Farid akan disampaikan ke pihaknya dan KPK. “Akhir November ini KPK juga akan kembali turun ke Medan. Saya pikir hasil-hasil penilaian ini akan mereka sampaikan juga ke masing-masing pemda,” katanya.
Kadis Bina Marga Kota Medan Khairul Syahnan saat dikonfirmasi mengaku belum tahu soal kedatangan tim survei BPS dan KPK pada hari ini. “Coba nanti saya cek lagi ke sekretaris,” katanya kepada Sumut Pos, Kamis (10/11).
Meski begitu diakui Syahnan, kedatangan tim survey BPS dan KPK ini untuk menilai sistem pelayanan publik yang ada di dinasnya. “Setahu saya bukan pemeriksaan, melainkan lebih kepada pencegahan,” pungkasnya. (prn/ila)
