MEDAN, SUMUTPOS.CO – Provinsi Sumatera Utara masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat mengenai jumlah jatah kuota vaksin Covid-19. Menunggu instruksi, Sumut melakukan beberapa persiapan, antara lain tempat penyimpanan vaksin yang akan tiba serta tenaga medis yang akan melakukan penyuntikan vaksin Covid-19.
“Tunggu instruksi dari pusat. Kita hanya lakukan persiapan dari segi penyimpanan dan tenaga medis yang akan melakukan vaksin kepada rakyat,” kata Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, menjawab wartawan, Kamis (10/12).
Menurut Edy, mengenai jumlah warga Sumut yang bakal divaksin, bergantung pada jumlah kuota vaksin yang akan diterima. “Usulan kuota masih kita tunggu. Setelah diketahui, baru kita minta daftar siapa saja yang akan divaksin,” katanya.
Diketahui 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 telah tiba di Indonesia pada Minggu (6/12) lalu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Diangkut dengan menggunakan pesawat charter dari maskapai Garuda Indonesia, 1,2 juta vaksin siap pakai tersebut rencananya akan disuntikkan langsung ke manusia. Vaksin buatan Sinovac itu didatangkan langsung dari Beijing, Tiongkok.
Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa vaksinasi tidak bisa langsung dilakukan, karena harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu, sampai akhirnya bisa disuntikkan ke manusia.
Capai Herd Immunity
Terpisah, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan tujuan utama vaksinasi di masa pandemi Covid-19 ini adalah untuk menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity. Hal ini dinilai penting, karena tidak semua anggota masyarakat bisa memperoleh vaksin Covid-19.
“Perlu diingat tujuan utama vaksinasi di masa pandemi adalah terciptanya herd immunity atau kekebalan kelompok. Meskipun vaksinasi pada individu menciptakan kekebalan pada individu itu,” ujar Wiku dalam konferensi pers virtual yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/12).
“Terciptanya herd immunity merupakan hal yang penting karena terdapat anggota masyarakat yang tidak dapat memperoleh vaksin karena alasan tertentu,” lanjutnya. Oleh karenanya, prinsip gotong royong merupakan hal utama dalam mencapai kekebalan imunitas.
Menurut Wiku, kekebalan komunitas dapat dicapai apabila masyarakat yang sehat dan memenuhi kriteria melakukan vaksinasi. “Sehingga dengan jumlah yang memadai akan tercipta herd immunity sekaligus melindungi kelompok-kelompok yang tak dapat divaksinasi,” tambah Wiku.
Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, mengatakan, pemerintah berencana menyediakan tiga juta dosis vaksin Covid-19 pada tahap pertama. Sebanyak tiga juta dosis vaksin itu akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan.
“Sesuai rekomendasi Indonesia Technical Advisory Group for Immunization (ITAGI) dan WHO SAGE apabila ketersediaan vaksin terbatas di awal, maka target sasaran adalah kelompok berisiko,” kata Terawan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (10/12).
Saat ini, Indonesia baru menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang tiba pada akhir pekan lalu. Sebanyak 1,8 juta dosis vaksin akan tiba pada tahap berikutnya, dan Terawan berharap bisa disuntikkan serentak kepada para tenaga kesehatan. “Kami harap bisa kita suntikkan bersama-sama setelah 1,8 juta dosis datang menunggu Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM,” ucapnya.
Menurut rencana pelaksanaan, vaksin Covid-19 tahap pertama diberikan bagi tenaga kesehatan di Jawa-Bali. Bagi tenaga kesehatan di luar Jawa-Bali akan diberikan pada tahap kedua. “Usulan Pulau Jawa-Bali mempertimbangkan besarnya populasi Indonesia di Pulau Jawa dengan konfirmasi kasus Covid-19 yang tinggi,” kata Terawan.
Terawan memaparkan, pemerintah telah menganggarkan biaya sebesar Rp 637,3 miliar untuk pembelian tiga juta dosis vaksin Covid-19 pada 2020. Anggaran itu menggunakan dana dari Badan Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) Kementerian Keuangan. Selanjutnya, pada 2021, pemerintah menganggarkan biaya Rp 17 triliun untuk pengadaaan vaksin Covid-19. “Untuk program 2021, nanti dianggarkan melalui anggaran tambahan sebesar Rp 17 triliun,” kata dia. (prn/kps)
