“Plt punya kewenangan untuk mengendalikan situasi, khususnya dalam rangka memenangkan calon yang akan diusung oleh NasDem dan Hanura,”sebutnya.
Menurutnya, untuk memenangkan pasangan calon yang diusung itu perlu jaminan dari kepala daerah di kabupaten/kota. Hal itu akan sangat mudah dilakukan Plt Gubernur Sumut dengan kewenangan yang dimilikinya.
“Misalkan, ketika bupati/wali kota bisa memenangkan calon incumbent yang berpasangan dengan Hanura, maka pembayaran utang dana bagi hasil (DBH) akan diberikan tepat waktu. Atau bisa melalui kegiatan pembangunan, misalkan ruas jalan di daerah tersebut di perbaiki atau ditingkatkan kualitasnya,” katanya.
Ketua DPD Hanura Sumut, Tuani Lumban Tobing mengaku sampai saat ini belum ada keputusan Ketua Umum DPP Hanura terkait Pilgubsu 2018. “Yang terpenting calon yang kita usung direstui oleh Tuhan. Kita akan pilih yang terbaik, bila perlu execellent,”kata Tuani. (dik/ril)
“Plt punya kewenangan untuk mengendalikan situasi, khususnya dalam rangka memenangkan calon yang akan diusung oleh NasDem dan Hanura,”sebutnya.
Menurutnya, untuk memenangkan pasangan calon yang diusung itu perlu jaminan dari kepala daerah di kabupaten/kota. Hal itu akan sangat mudah dilakukan Plt Gubernur Sumut dengan kewenangan yang dimilikinya.
“Misalkan, ketika bupati/wali kota bisa memenangkan calon incumbent yang berpasangan dengan Hanura, maka pembayaran utang dana bagi hasil (DBH) akan diberikan tepat waktu. Atau bisa melalui kegiatan pembangunan, misalkan ruas jalan di daerah tersebut di perbaiki atau ditingkatkan kualitasnya,” katanya.
Ketua DPD Hanura Sumut, Tuani Lumban Tobing mengaku sampai saat ini belum ada keputusan Ketua Umum DPP Hanura terkait Pilgubsu 2018. “Yang terpenting calon yang kita usung direstui oleh Tuhan. Kita akan pilih yang terbaik, bila perlu execellent,”kata Tuani. (dik/ril)
