Pihaknya pun khawatir, jika kondisi ini terjadi berlarut-larut, ditambah mengingat jelang pemilihan legislatif (Pileg) dan Pilpres yang semakin dekat, bisa menyebabkan kekacauan baru.
“Kita juga sudah upayakan minta penjelasan ke pusat atas kondisi ini, namun belum ada tanggapan. Kepada masyarakat Kota Medan kami memohon maaf, karena hal ini diluar dari kemauan kami. Sebab kewenangan pencetakan blanko e-KTP adanya di pusat, dan kita sifatnya hanya mengusulkan,” pungkasnya.
Terpisah, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh yang dikonfirmasi membantah terjadi kekurangan stok blanko e-KTP di pusat. Sesuai laporan permintaan blanko e-KTP untuk Kota Medan, pihaknya merinci bahwa pada 6 April 2018 sebanyak 20 ribu lembar, pada 23 April 2018 sebanyak 30 ribu lembar, lalu pada 24 Mei 2018 sebanyak 30 ribu lembar dan 9 Juli 2018 sebanyak 2000 lembar.
“Pencetakan KTL el Kota Medan rata-rata per hari 485 keping. Sisa blanko Kota Medan masih sekitar 5 ribuan lagi,” tuturnya melalui layanan WhatsApp, kemarin.
Sementara untuk data blanko e-KTP per 9 Juli 2018 untuk Provinsi Sumut, terang Zudan, perekaman sebanyak 660 orang, pencetakan 1.703, PRR 95,788 keping, sisa blanko 98,925 lembar, SFE sebanyak 9,261 dan suket (surat keterangan) sebanyak 757 lembar.
Berdasar data tersebut menurut dia sisa blanko se Sumut masih cukup untuk 45 hari ke depan.
“Blanko Kota Medan juga masih cukup sampai 10 hari kedepan. Bila akan habis solusinya ada dua, dipinjam dari kabupaten/kota terdekat atau ambil ke pusat,” tandasnya. (prn/ris)
