Komisi B siap menampung pengaduan masyarakat bilamana ada informasi wabah penyakit difteri ini, ataupun hal lain yang berkaitan dengan kesehatan. Rajuddin menyebut pihaknya siap memanggil stakeholder terkait guna meminta klarifikasi.
“Ya, bila ada indikasi ke sana tentu kami akan tinjau ke lapangan. Kemudian dalam waktu dekat kami juga akan memanggil counterpart kami guna membahas persoalan-persoalan kesehatan di Kota Medan, termasuk indikasi penyakit difteri ini. Nantinya pihak puskesmas kita sarankan bekerjasama dengan Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian bahkan MUI untuk melakukan penindakan terhadap makanan-makanan yang dijual tidak higienis,” pungkasnya.
Diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan semua pemerintah daerah menjadikan penanganan penyakit difteri sebagai prioritas. Instruksi ini disampaikan Tjahjo merespons data Kementerian Kesehatan per Oktober-November 2017 yang menunjukkan ada 11 provinsi yang menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) akibat mewabahnya penyakit difteri di Indonesia.
“Kami sudah buat instruksi kepada semua daerah untuk menggerakkan semua elemen masyarakat, berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan, dan semua puskemas harus melayani menjadi skala prioritas,” kata Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (12/12).
Selain difteri, Tjahjo juga menginstruksikan pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap penyakit tuberkulosis, AIDS, dan kanker serviks. “Jadi, tidak hanya difteri, masalah tuberkulosis, AIDS, malah kanker serviks. Saya kira itu harus jadi skala prioritas kesehatan,” ujar Tjahjo.
Adapun 11 provinsi yang melaporkan terjadinya KLB difteri di wilayah kabupaten/kota adalah Sumatera Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah melakukan tindakan melalui Outbreak Response Immunization (ORI) atau imunisasi ulang secara massal dari umur tertua yang terkena penyakit tersebut.Â
