MEDAN-Andai aku jadi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), apa yang akan diperbuat?
Pertanyaan klise ini adalah pertanyaan untuk sejumlah nama yang mencuat dan diprediksi akan maju pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013.
Mendengar pertanyaan itu, Prof Darmayanti Lubis, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang digaungkan akan maju ke Pilgubsu 2013 kepada Sumut Pos, Jumat (13/1) menyatakan, bila menjadi Gubsu periode 2013-2018, dia akan memprioritaskan beberapa sisi. “Berbicara andai jadi gubernur, saya akan memperbaiki pendidikan terutama penganggaran untuk pendidikan. Saat ini, anggaran pendidikan Sumut hanya enam persen, dan itu menyalahi undang-undang yang ada yang mengamanatkan 20 persen dari APBN/APBD. Kemudian, perbaikan bidang kesehatan seperti Jamkesmas dan Jamkesda. Kuota yang ada di Jamkesmas, tidak cukup untuk masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Selain itu Darmayanti juga akan fokus membenahi infrastruktur. “Jalan-jalan di daerah relatif buruk dan terkesan sengaja tidak dipantau. Mengenai pariwisata, kita punya Danau Toba dan beberapa objek lainnya. Khusus Danau Toba, hanya Pesta Danau Toba (PDT) saja yang menyemarakkan, dan itu juga cuma sekedar bersifat seremoni dan tidak ada sumbangsih berarti bagi pembangunan Danau Toba sendiri. Ini akan menjadi prioritas andai saya jadi gubernur,” terangnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI lainnya Rahmat Shah menyatakan, bila dirinya menjadi gubernur dan diamanatkan atau diminta oleh masyarakat Sumut, maka dirinya memprioritaskan masalah yang tidak terselesaikan. Misalnya, Bandara Kualanamu, pembangunan Jalan Medan-Binjai, penyelesaian pembangunan Islamic Center pengembangan dunia pendidikan. “Jika bisa dan bersedia, alangkah baiknya menyelesaikan hal-hal yang tersisa. Kalau siapa pun yang jadi Gubsu diharapkan juga mampu menyelesaikan hal-hal yang tersisa ini,” ulasnya.
Sementara itu, dari perbincangan Sumut Pos di salah satu kantor dinas di Medan dengan dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditanya dari ke-17 Calon tersebut siapa yang mereka unggulkan?
Kedua PNS yang enggan disebutkan namanya tersebut sempat berdebat. PNS yang satu menyatakan, jagoannya Gatot Pujo Nugroho. “Kalau saya pilih Gatot,” katanya.
Sementara PNS satu lagi menyatakan, dirinya memfavoritkan Rahmat Shah. “Kalau saya Pak Rahmat Shah. Jaringannya luas, jadi peluang menangnya lebih besar. Lagian dia punya uang,” jawab PNS tersebut.
Bagaimana dengan peluang jagoan mereka? PNS yang menjagokan Gatot enggan memberi jawaban. Sedangkan yang menjagokan Rahmat Shah menyatakan, Gatot tidak akan mendapat peluang memenangkan Pilgubsu 2013 karena dinilai kurang merakyat dan tidak mampu menjalin komunikasi yang baik dengan rakyat, anggota dewan dan sebagainya.
“Kalau Gatot out. Dia (Gatot, Red) nggak bisa menjalin komunikasi dengan baik,” ungkapnya.
Tukang Becak pun Bisa Jadi Kepala Daerah
Bagaimana penilaian pengamat? Rafdinal SSos, analis politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mengemukakan, kepala daerah untuk Sumut dilihat dari sisi kebutuhan Sumut saat ini.
Kebutuhan Sumut saat ini adalah sosok gubernur yang punya mental kuat, untuk mengatasi semua persoalan yang ada seperti, persoalan tanah, perkebunan, ekonomi dan bidang-bidang lainnya.
“Dilihat dari kebutuhan Sumut, untuk melihat pemimpin yang cocok. Sumut adalah provinsi yang potensial bagi wilayah Sumatera yang majemuk juga memiliki potensi yang sangat besar untuk berbagai persoalan. Sosok yang dibutuhkan adalah sosok yang kuat. Sosok yang mampu mengatasi banyak persoalan yang terjadi. Karena persoalan yang terjadi adalah persoalan hajat hidup orang banyak. Sosok yang punya komitmen. Tidak masalah dari militer, polisi atau sipil. Rakyat saat ini rindu dengan pemimpin yang peduli, bukan pemimpin yang flamboyan namun tak menyelesaikan masalah. Pemimpin yang paham dengan hajat hidup orang banyak,” jelas Rafdinal.
Lalu, bagaimana dengan ke 17 sosok tersebut? “Kalau saya belum. Saya pikir masih dominan berifat dan bersikap elitisme dari sosok-sosok yang ada,” akunya.
Menarik mencermati pernyataan anggota DPRD Sumut Brillian Moktar. Secara gamblang dirinya mengutarakan, Sumut saat ini masih ada di persimpangan yang tidak tahu akan di bawa ke mana arahnya.”Kenapa? Setiap visi misi gubernur, semuanya hanya wacana dan tidak ada realisasinya. Saat penyampaian visi dan misi, para calon siap mengundurkan diri, yang ada mengundurkan diri dari partai yang satu ke partai lainnya,” ungkapnya.
Karena itu itu dibutuhkan kriteria yang jelas untuk menjadi kepala daerah. Lanjutnya, untuk merekrut seorang tamtama, bintara atau pun perwira di kepolisian atau pun TNI, saja memiliki kriteria sendiri. “Kalau dibiarkan terus begitu, tukang becak pun bisa jadi kepala daerah bahkan kepala negara. Itu sesuai amanat UU 1945 yang menyatakan, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak untuk memilih dan dipilih,” tegas pria yang juga menjabat Bendahara Fraksi PDI P DPRD Sumut.
Maka dari itu, sambung Brillian, kepada penyelenggara pemilu, khususnya panitia seleksi, anggota DPR RI hendaknya menentukan kriteria bagi calon kepala daerah. Antara lain, harus seorang yang berjiwa pancasilais. Selain itu, calon Gubsu atau kepala daerah itu juga semestinya dicek kesehatannya, dihadapkan pada proses fit and profer test tentang jabatan yang akan diduduki, latar belakang dan moral.
Selanjutnya, tambahnya, calon gubernur harus punya duit. Karena kalau tidak punya uang, bukan tidak mungkin nantinya bakal ada prilaku-prilaku yang negatif akan dilakukan. “Nanti bisa utang sana-uutang sini, palak sana-palak sini. Calon gubernur itu juga harus paham kondisi di Sumut, jangan orang yang tidak paham situasi dan kondisi di Sumut mau maju mencalonkan diri. Agar terpilih orang yang the right man on the right place,” pungkasnya. (ari)
