Penggiat Komunitas Bumi, Miduk Hutabarat mendukung penutupan KJA, pasalnya pemerintahan Joko Widodo sudah serius menata kawasan wisata Danau Toba di Sumut. Pasalnya, keberadaan KJA juga belum menjamin tentang jaminan kualitas air yang baik.
“Bila keramba ikan masih ada di Danau Toba, siapa yang menjamin air tidak tercemari makanan ikan? Siapa pula yang bisa menjamin tidak gatal-gatal bila mandi di Danau Toba? Pertanyaan inilah yang harus dijawab Pemerintah Daerah dan menyiapkan penanggungjawab Danau Toba,” usulnya.
Miduk menyebutkan, apabila hanya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan sulit berkoordinasi dengan menteri. Nah, seharusnya ini dipikirkan, siapa yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi pembangunan destinasi Danau Toba.
Selain itu, dia menyarankan ada pendekatan terhadap masyarakat juga harus diutamakan karena pasti akan ada pro dan kontra. Selama ini, kepedulian pemerintah daerah terhadap Danau Toba sangat minim, hal ini terbukti dari alokasi-alokasi anggaran, sisi pengembangan, pendampingan dan penguatan agar masyarakat sadar wisata.”Inilah pekerjaan besar pemerintah daerah, bagaimana menyadarkan masyarakat sekitar agar sadar wisata,” tegasnya. (bal)