Pada rapat pembahasan RAPBD 2018 dengan Komisi D DPRD Medan pada 18 Desember 2017, Samporno juga pernah mengungkapkan, saat pihaknya bernegosiasi dengan masyarakat, mereka sudah deal (setuju) dengan harga appraisal yang ditawarkan. Karena itu pihaknya tetap mengalokasikan anggaran pelebaran jalan atau akses menuju Islamic Centre di APBD 2018. “Mudah-mudahan tahun depan (2018) bisa dibangun akses ke situ. Karena selama ini (akses) itu tidak ada. Jadi sekarang sudah final dengan masyarakat soal harga,” terangnya.
Adapun biaya untuk pembebasan jalan itu, diakui dia, sekitar Rp16 M. Kemudian di satu sisi, sejauh ini pembebasan lahan yang berhasil dilakukan sekitar 22 hektar lebih. “Kalau semuanya kita bebaskan anggarannya hampir Rp26 miliar. Tapikan sangat sulit itu dilakukan, karena banyak kali masyarakat yang mengklaim itu tanah miliknya. Setelah diputuskan lahan yang ada dan dibebaskan cukup untuk membangun Islamic Centre. Karena saat kami studi banding ke kota-kota yang sudah membangun itu, 15 hektar pun cukup,” katanya.
Kepala Bappeda Setdako Medan Wiriya Alrahman sebelumnya mengatakan, pembebasan lahan terhadap rencana pembangunan Islamic Centre merupakan domain Dinas Perkim-PR Kota Medan. “Kan masih pembebasan lahan. Biar lebih rinci dan akurat datanya, tanya ke kadisnya (Samporno, Red),” katanya.
Ia menambahkan setiap tahun Pemko Medan selalu mengalokasikan anggaran buat pembebasan lahan, termasuk untuk pembangunan Islamic Centre. Namun soal mekanisme tender dan sebagainya ada di Dinas Perkim-PR. “Memang masih banyak lagi (lahan belum bebas). Perencanaannya sudah dari 2014,” katanya. (prn/ila)
Pada rapat pembahasan RAPBD 2018 dengan Komisi D DPRD Medan pada 18 Desember 2017, Samporno juga pernah mengungkapkan, saat pihaknya bernegosiasi dengan masyarakat, mereka sudah deal (setuju) dengan harga appraisal yang ditawarkan. Karena itu pihaknya tetap mengalokasikan anggaran pelebaran jalan atau akses menuju Islamic Centre di APBD 2018. “Mudah-mudahan tahun depan (2018) bisa dibangun akses ke situ. Karena selama ini (akses) itu tidak ada. Jadi sekarang sudah final dengan masyarakat soal harga,” terangnya.
Adapun biaya untuk pembebasan jalan itu, diakui dia, sekitar Rp16 M. Kemudian di satu sisi, sejauh ini pembebasan lahan yang berhasil dilakukan sekitar 22 hektar lebih. “Kalau semuanya kita bebaskan anggarannya hampir Rp26 miliar. Tapikan sangat sulit itu dilakukan, karena banyak kali masyarakat yang mengklaim itu tanah miliknya. Setelah diputuskan lahan yang ada dan dibebaskan cukup untuk membangun Islamic Centre. Karena saat kami studi banding ke kota-kota yang sudah membangun itu, 15 hektar pun cukup,” katanya.
Kepala Bappeda Setdako Medan Wiriya Alrahman sebelumnya mengatakan, pembebasan lahan terhadap rencana pembangunan Islamic Centre merupakan domain Dinas Perkim-PR Kota Medan. “Kan masih pembebasan lahan. Biar lebih rinci dan akurat datanya, tanya ke kadisnya (Samporno, Red),” katanya.
Ia menambahkan setiap tahun Pemko Medan selalu mengalokasikan anggaran buat pembebasan lahan, termasuk untuk pembangunan Islamic Centre. Namun soal mekanisme tender dan sebagainya ada di Dinas Perkim-PR. “Memang masih banyak lagi (lahan belum bebas). Perencanaannya sudah dari 2014,” katanya. (prn/ila)
