26.7 C
Medan
Wednesday, May 22, 2024

Tiga Mantan Anggota Dewan Mangkir dari Panggilan KPK

 Berdampak Buruk Bagi Wajah Legislatif Sumut

Pengamat Hukum dan Pemerintahan UMSU Rio Affandi Siregar menilai, pemanggilan, pemeriksaan hingga penahanan sejumlah orang dari 38 nama legislator yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap melibatkan mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho oleh KPK dinilai berdampak buruk bagi lembaga legislatif. “Dari proses pemeriksaan nampaknya memang dilakukan bertahap, arena jumlahnya banyak. Yang pasti kondisi ini memiliki dampak sosial di mata publik,” ujar Rio Affandi Siregar, Jumat (13/7).

Dengan kondisi yang menurutnya masih terus berlanjut, Rio beranggapan masyarakat bisa saja punya prasangka yang tidak baik terhadap wakil rakyat. Masyarakat yang selama ini apatis, bisa saja malah semakin muak,” kata dia.

Karena itu, lanjutnya, lembaga DPRD Sumut harus melakukan reformasi. Bagaimana menunjukkan integritas kepada masyarakat, sehingga kepercayaan yang mungkin selama ini mulai habis bisa kembali.”Perlu diingat, sebentar lagi 2019, tahun politik. Jadi lembaga DPRD Sumut harus tunjukkan bahwa mereka layak dipercaya dengan kerja nyata untuk menjalankan fungsinya,” kata dia.

Bahkan, lanjut Rio, keadaan ini juga akan berpengaruh kepada tingkat partisipasi masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Hal itu pula yang dapat menyebabkan berkurangnya simpati rakyat kepada partai tempat para politisi bernaung.

“Jadi selain lembaga legislatif, partai juga perlu mereformasi diri. Jangan salahkan tingkat partisipasi masyarakat turun dan menuduh penyelenggara kurang maksimal. Sebab tinggi rendahnya partisipasi pemilih di setiap pemilu, tergantung bagaimana pandangan terhadap parpol,” pungkasnya.

 Berdampak Buruk Bagi Wajah Legislatif Sumut

Pengamat Hukum dan Pemerintahan UMSU Rio Affandi Siregar menilai, pemanggilan, pemeriksaan hingga penahanan sejumlah orang dari 38 nama legislator yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap melibatkan mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho oleh KPK dinilai berdampak buruk bagi lembaga legislatif. “Dari proses pemeriksaan nampaknya memang dilakukan bertahap, arena jumlahnya banyak. Yang pasti kondisi ini memiliki dampak sosial di mata publik,” ujar Rio Affandi Siregar, Jumat (13/7).

Dengan kondisi yang menurutnya masih terus berlanjut, Rio beranggapan masyarakat bisa saja punya prasangka yang tidak baik terhadap wakil rakyat. Masyarakat yang selama ini apatis, bisa saja malah semakin muak,” kata dia.

Karena itu, lanjutnya, lembaga DPRD Sumut harus melakukan reformasi. Bagaimana menunjukkan integritas kepada masyarakat, sehingga kepercayaan yang mungkin selama ini mulai habis bisa kembali.”Perlu diingat, sebentar lagi 2019, tahun politik. Jadi lembaga DPRD Sumut harus tunjukkan bahwa mereka layak dipercaya dengan kerja nyata untuk menjalankan fungsinya,” kata dia.

Bahkan, lanjut Rio, keadaan ini juga akan berpengaruh kepada tingkat partisipasi masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Hal itu pula yang dapat menyebabkan berkurangnya simpati rakyat kepada partai tempat para politisi bernaung.

“Jadi selain lembaga legislatif, partai juga perlu mereformasi diri. Jangan salahkan tingkat partisipasi masyarakat turun dan menuduh penyelenggara kurang maksimal. Sebab tinggi rendahnya partisipasi pemilih di setiap pemilu, tergantung bagaimana pandangan terhadap parpol,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/