30 C
Medan
Monday, May 27, 2024

Warga Sari Rejo Tuntut Sertifikat Tanah ke BPN Medan, Jokowi Jangan Pilih Kasih…

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
DEMO: Warga Sari Rejo melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jalan Brigjend Katamso Medan, Senin (14/1).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, menggelar aksi demo untuk meminta sertifikat tanah yang mereka dialami bertahun-tahun. Selain menuntut kejelasan legalitas atas tanah yang mereka tempati saat ini, massa juga memprotes aksi intimidasi oleh oknum TNI Angkatan Udara (AU).

Massa tiba di BPN sekitar pukul 11.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor dan kendaraan roda empatn

Bukan hanya itu, demonstrasi yang diikuti oleh pria dewasa dan remaja serta ibu-ibu dan anak-anak itu juga menggunakan odong-odong untuk mengangkut massa.

Selain ibu-ibu, terlihat juga belasan anak-anak berseragam sekolah ikut naik di atas odong-odong. Total ada 14 unit odong-odong tampak dalam aksi ini.

Ketua Forum Masyarakat (Formas) Sari Rejo, Pahala Napitupulu mengatakan, Presiden Jokowi jangan pilih kasih hanya bagi-bagi surat kepada orang lain, tapi tidak mempertimbangkan masyarakat Sari Rejo yang sudah bermasalah puluhan tahun.”Sudah puluhan tahun kami tinggal, tapi hingga hari ini tidak ada juga kejelasan soal status tanah,” kata Pahala Napitupulu di depan Kantor BPN Sumut Jalan Brigjen Katamso Medan, Senin (14/1).

Selain itu, Pahala menyampaikan kalau mereka merasa diintimidasi TNI Angkatan Udara (AU). “Kami masih saja diintimidasi pihak TNI AU. Mereka (TNI AU) mengabaikan putusan MA yang telah memenangkan warga atas hak tanah di sana,” cetus Pahala.

Massa menilai, aksi intimidasi tersebut sebagai buntut sengketa tanah antara warga dengan TNI AU. Dua pihak sama-sama merasa memiliki hak atas tanah yang kini ditempati warga. Untuk itu, mereka meminta pemerintah, khususnya BPN untuk segera menerbitkan sertifikat atas nama warga agar tidak diintimidasi lagi.

Dalam demo itu, beberapa perwakilan mereka juga masih berdialog dengan Kepala Kanwil BPN Sumut, Bambang Priono. Namun karena gagal mendapatkan jawaban atas tuntutannya, mereka lalu berpindah menggelar aksi demo ke kantor BPN Kota Medan di Jalan AH Nasution.

Akibatnya, sepanjang jalan yang dipenuhi kendaraan tersebut macet total. Mulai dari perempatan jalan menuju Deli Tua hingga Simpang Pos di perempatan Jajan Djamin Ginting.

Warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) menduduki badan jalan. Mendirikan sejumlah tenda plastik dan mempersiapkan berbagai peralatan masak. Seperti tabung gas, kompor gas serta dandang.

Pantauan wartawan di lokasi demonstrasi di Jalan AH Nasution, saat ini massa masih menutup badan jalan. Kendaraan yang ramai lalu lalang akibat jam pulang kerja hanya bisa menggunakan separuh badan jalan. Sementara itu ratusan aparat kepolisian bersiaga di pekarangan kantor BPN Medan

Sekretaris Formas, Wildan menambahkan, mereka kecewa atas sikap Kanwil BPN Sumut yang tidak memenuhi tuntutan warga. Mereka menuntut agar sertifikat atas 260Ha lahan yang sudah bertahun-tahun diduduki diberikan. Di atas tanah tersebut kini bermukim sekitar 5.500 kepala keluarga.

“Sejak tadi siang kami tiba disini dari Kanwil BPN belum ada perundingan. Belum tahu apakah kami akan menginap di sini (BPN Medan) malam ini,” kata Wildan.(ris/ain)

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
DEMO: Warga Sari Rejo melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jalan Brigjend Katamso Medan, Senin (14/1).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, menggelar aksi demo untuk meminta sertifikat tanah yang mereka dialami bertahun-tahun. Selain menuntut kejelasan legalitas atas tanah yang mereka tempati saat ini, massa juga memprotes aksi intimidasi oleh oknum TNI Angkatan Udara (AU).

Massa tiba di BPN sekitar pukul 11.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor dan kendaraan roda empatn

Bukan hanya itu, demonstrasi yang diikuti oleh pria dewasa dan remaja serta ibu-ibu dan anak-anak itu juga menggunakan odong-odong untuk mengangkut massa.

Selain ibu-ibu, terlihat juga belasan anak-anak berseragam sekolah ikut naik di atas odong-odong. Total ada 14 unit odong-odong tampak dalam aksi ini.

Ketua Forum Masyarakat (Formas) Sari Rejo, Pahala Napitupulu mengatakan, Presiden Jokowi jangan pilih kasih hanya bagi-bagi surat kepada orang lain, tapi tidak mempertimbangkan masyarakat Sari Rejo yang sudah bermasalah puluhan tahun.”Sudah puluhan tahun kami tinggal, tapi hingga hari ini tidak ada juga kejelasan soal status tanah,” kata Pahala Napitupulu di depan Kantor BPN Sumut Jalan Brigjen Katamso Medan, Senin (14/1).

Selain itu, Pahala menyampaikan kalau mereka merasa diintimidasi TNI Angkatan Udara (AU). “Kami masih saja diintimidasi pihak TNI AU. Mereka (TNI AU) mengabaikan putusan MA yang telah memenangkan warga atas hak tanah di sana,” cetus Pahala.

Massa menilai, aksi intimidasi tersebut sebagai buntut sengketa tanah antara warga dengan TNI AU. Dua pihak sama-sama merasa memiliki hak atas tanah yang kini ditempati warga. Untuk itu, mereka meminta pemerintah, khususnya BPN untuk segera menerbitkan sertifikat atas nama warga agar tidak diintimidasi lagi.

Dalam demo itu, beberapa perwakilan mereka juga masih berdialog dengan Kepala Kanwil BPN Sumut, Bambang Priono. Namun karena gagal mendapatkan jawaban atas tuntutannya, mereka lalu berpindah menggelar aksi demo ke kantor BPN Kota Medan di Jalan AH Nasution.

Akibatnya, sepanjang jalan yang dipenuhi kendaraan tersebut macet total. Mulai dari perempatan jalan menuju Deli Tua hingga Simpang Pos di perempatan Jajan Djamin Ginting.

Warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) menduduki badan jalan. Mendirikan sejumlah tenda plastik dan mempersiapkan berbagai peralatan masak. Seperti tabung gas, kompor gas serta dandang.

Pantauan wartawan di lokasi demonstrasi di Jalan AH Nasution, saat ini massa masih menutup badan jalan. Kendaraan yang ramai lalu lalang akibat jam pulang kerja hanya bisa menggunakan separuh badan jalan. Sementara itu ratusan aparat kepolisian bersiaga di pekarangan kantor BPN Medan

Sekretaris Formas, Wildan menambahkan, mereka kecewa atas sikap Kanwil BPN Sumut yang tidak memenuhi tuntutan warga. Mereka menuntut agar sertifikat atas 260Ha lahan yang sudah bertahun-tahun diduduki diberikan. Di atas tanah tersebut kini bermukim sekitar 5.500 kepala keluarga.

“Sejak tadi siang kami tiba disini dari Kanwil BPN belum ada perundingan. Belum tahu apakah kami akan menginap di sini (BPN Medan) malam ini,” kata Wildan.(ris/ain)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/