Ronny menjelaskan bahwa persoalan jamaah haji Indonesia berpaspor Filipina ini bermula dari pemanfaatan kuota jamaah haji yang berlebih dari Filipina. Dari sana, muncul pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari keuntungan.
Karena itu, Ronny berharap agar adanya kuota jamaah haji yang berlebih di Filipina dapat dicarikan solusinya antara Indonesia dan Filipina. “Kalau pemerintah tidak berupaya mendapatkan peluang kuota itu maka peluang ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu atau sindikat yang ingin mencari keuntungan,” ujar Ronny.
Dalam kasus tersebut, dia menyatakan bahwa tidak ditemukan penyimpangan dari pihak imigrasi dalam negeri. Kendati demikian Ronny mempersilahkan kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap para pejabatnya di lingkungan Ditjen Imigrasi.
“Apabila ada di antara rekan-rekan saya pejabat imigrasi yang kemungkinan terlibat di dalamnya, kami membuka diri untk diperiksa,” imbuhnya.
Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Pelaksana Fungsi Konsuler Konsulat Jenderal RI (KJRI) A H Sayfudin mengatakan, pihaknya memang melakukan komunikasi intensif dengan konsulat Filipina di Jeddah. Menurut pihak mereka, saat ini mereka memang berada dalam penanganan travel resmi Filipina untuk menunggu kepulangan. “Kami sudah ada kesepahaman dengan pihak Filipina. Jadi saya rasa mereka tidak akan mendapatkan masalah di Arab Saudi dan akan dipulangkan ke Filipina,” jelasnya. Meski begitu, tim KJRI tetap melakukan langkah preventif jika memang mereka ditahan oleh pihak Arab Saudi.
Langkah tersebut dengan mendata dan memantau posisi-posisi WNI tersebut melalui konsulat Filipina. Menurutnya, pihak konsulat sudah mendapatkan sebagian nama dari kelompok haji Indonesia tersebut. Namun, pihaknya masih belum mengetahui identitas mereka. Pasalnya, data mereka merupakan nama palsu yang dicantumkan dalam paspor Filipina.
“Mereka kan berangkat dengan menggunakan nama Filipina. Identitas baru akan diketahui saat diadakan wawancara di Filipina,” ungkapnya. Hal tersebut dikarenakan mereka saat ini ada di maktab Filipina dimana aksesnya terlarang oleh siapapun kecuali travel dan pemerintah Filipina.
Sayangnya, saat ditanya soal nama-nama palsu itu, Sayfudin mengaku sedang tidak membawa data tersebut. Dia pun mengaku tak tahu kapan mereka akan dipulangkan. “Yang jelas, kalau lancar, mereka tidak perlu berurusan hukum. Saat tiba di Filipina akan diselesaikan oleh dua negara,” jelasnya.
Sementara Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto menuturkan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Kemenlu dan Kemenag, maka akan diterjunkan tim gabungan ke Arab Saudi. “Jadi, tidak hanya Mabes Polri saja,” ujarnya.
Untuk Kemenlu dan Kemenag tentunya sedang berupaya untuk bisa memulangkan mereka ke Indonesia, tanpa melewati Filipina. Sementara Penyidik Bareskrim memeriksa untuk mengembangkan kasus haji via negara lain. ”Kami lihat adakah travel lain yang terlibat, adakah jamaah haji yang berangkat dari dari negara selain Filipina,” paparnya.
Sedangkan, Anggota Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menuturkan lama tinggal berhaji jamaah Filipina dengan Indonesia berbeda. Namun menurut dia untuk ritual atau rangkaian ibadah hajinya tidak ada perbedaan. Di Filipina haji ditangani pemerintah dan swasta seperti di Indonesia.
Hanya saja yang jadi persoalan adalah, sisa kuota haji di Filipina banyak sekali. Diperkirakan ada sekitar seribu sisa kuota haji di Filipina. Nah sisa kuota itulah yang dianggap sebagai potensi penghasilan oleh oknum-oknum di Filipina. Sisa kuota itu klop dengan kondisi di Indonesia yang kekurangan kuota sampai berujung panjangnya antrian haji.
’’Dulu orang promosi menjual kursi haji itu pokoknya murah. Tetapi sekarang sudah berubah,’’ jelasnya. Sodiq menjelaskan beberapa tahun lalu penipuan haji atau promo haji resmi umumnya mengusung murah-murahan harga. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pokoknya siapa yang bisa menjanjikan berangkat paling cepat.
Sodiq menuturkan fenomena jamaah Indonesia berhaji dengan menggunakan kuota Filipina pernah ditemukan sekitar tiga tahun lalu. Waktu itu segerombolan jamaah haji Indonesia ditahan di bandara Jeddah karena memegang paspor Filipina. ’’Jika sekarang masih terulang, maka Kemenag tidak berbenah,’’ tandasnya. (wan) (wan/byu/dod/bil/idr/jpg/ril)
