PRIHATIN: Aktivis seni dan musik Rumah Kita menggelar aksi di depan Kejaksaan Tinggi Sumut, Jl AH Nasution, Medan, beberapa bulan lalu. Aksi ini sekaligus mengumpulkan dana sumbangan dari para pengguna jalan karena prihatin kondisi Kas Pemprovsu yang kosong.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kas Pemprovsu yang saat ini mengalami defisit karena banyaknya utang kepada pihak ketiga, mengakibatkan bantuan-bantuan yang selama ini dikucurkan untuk lembaga kian terancam. Beberapa lembaga bahkan saat ini sudah minus dan tidak lagi menerima suntikan dana dari Pemprovsu.
Sebut saja seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Sumut, Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Sumut, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut, Komisi Informasi Publik Daerah (KIP) Sumut juga Tim Penggerak PKK Sumut, yang selama ini mendapatkan suntikan dana dari Pemprovsu.
Ketua BKOW Sumut Kemalawati AE mengakui kalau untuk tahun ini pihaknya sudah tidak lagi menerima suntikan dana dari APBD Sumut. “Kami juga heran memang untuk tahun ini, kami sudah tidak lagi mendapatkan anggaran bantuan dari Pemprovsu. Kalau tahun lalu kami masih menerimanya dan kami buat program untuk pemberdayaan perempuan,” ujar Kemalawati.
Dia mengatakan, seperti 2014 lalu, pihaknya masih menerima dana bantuan dari Pemprovsu sebesar Rp200 juta. Sementara untuk tahun ini, Pemprovsu sebelumnya menjanjikan akan mengucurkan anggaran sebesar Rp50 juta. Namun, hingga saat ini dana yang dijanjikan tersebut tak juga kunjung mengucur.
“Janjinya mau dikasih tahun ini Rp50 juta, tapi sampai sekarang belum juga dikucurkan kepada kami. Makanya sekarang kami cuma bisa menggandeng pihak lain untuk membuat program juga membuat dampingan untuk perempuan,” ungkap dia.
Itulah sebab, kata Kemalawati, pihaknya berharap anggaran Pemprovsu untuk tahun depan bisa stabil sehingga kucuran dana untuk lembaga-lembaga yang selama ini mendapatkan support dari Pemprovsu dapat kembali mengalir. “Memang kami pernah menjumpai Sekdaprovsu dan kondisi ini diakibatkan anggaran Pemprovsu yang minim. Makanya kami berharap tahun depan anggaran bisa stabil,” harapnya.
Senada, Ketua KPAID Sumut Zahrin Piliang mengaku pihaknya tidak mendapatkan kucuran anggaran dari Pemprovsu. Alhasil, kata dia, saat ini pihaknya untuk sementara tidak melayani pengaduan mayarakat. Sebab, untuk melakukan aktivitas, pihaknya juga bingung harus menggunakan anggaran dari mana lagi.
Dikatakan Zahrin, tahun lalu pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp1 miliar, dan dikucurkan sekitar Rp800 miliar. Namun untuk tahun ini pihaknya sama sekali tidak memeroleh kucuran dana dari Pemprovsu. “Bagaimana mau kerja, utang sudah menumpuk dan belum dibayar, makanya ini akan kami lihat dululah apakah ada bantuan anggaran di PAPBD Sumut 2015, kalau masuk nanti barulah kita akan kerja lagi,” bebernya.
Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumut Ketua KPID Sumut, Mutia Atiqah juga mengakui untuk tahun ini kucuran dana dari Pemprovsu ke lembaganya juga mendapatkan pengurangan. “Tahun ini memang anggaran kami mendapatkan pengurangan, ada rasionalisasilah sekitar 40 persen. Hal itu karena anggaran Pemprovsu yang minim,” sebutnya.
Pada 2014 lalu diakui Mutia, pihaknya menerima suntikan dana dari Pemprovsu sebesar Rp6,5 miliar, namun untuk tahun ini dikurangi sekitar Rp2,3 miliar. Sehingga pihaknya tahun ini hanya menerima sebesar Rp4,2 miliar. “Kami memang kan merupakan lembaga independen namun untuk operasionalnya diberikan anggaran dari Pemprovsu, dengan pengurangan ini jelas ada juga pengaruhnya, terutama untuk program-program ada yang kami kurangi,” terang Mutia.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Hasban Ritonga yang dikonfirmasi soal ini mengakui kalau saat ini Pemprovsu sudah tidak bisa lagi memberikan bantuan anggaran untuk lembaga. Hal itu disebabkan karena kondisi keuangan di kas Pemprovsu yang saat ini sudah memprihatinkan. Di mana dari APBD Pemprovsu tahun 2015 sebesar Rp8 triliun lebih itu merupakan anggaran yang hanya numpang lewat. Misalnya, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencapai Rp2 triliun, gaji pegawai Rp1,1 triliun, kewajiban bagi hasil pajak sekitar Rp1,5 sampai Rp1,7 triliun per tahun. Sisanya hanya Rp3,2 triliun. Sementara hutang Pemprovsu dengan pihak ketiga saat ini mencapai Rp2,14 triliun.
“Memang beginilah kondisinya sekarang, untuk lembaga seperti BKOW, KPAID memang belum bisa kami kucurkan dana, karena anggaran kita juga minim. Begitu pun akan kami upayakan untuk memasukkannya dalam PAPBD 2015 ini. Tapi kalau untuk tahun depan mudah-mudahan sudah bisa kembali stabil,” ujar Hasban kemarin. (prn/rbb)
