26.7 C
Medan
Saturday, May 11, 2024

Ketahuan… Ratusan WP di Sumut Tunggak Pajak

Foto: Dok Sumut Pos Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Sumut, Yunirwansyah, membeberkan kasus para penunggak pajak di Sumut.
Foto: Dok Sumut Pos
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Sumut, Yunirwansyah, membeberkan kasus para penunggak pajak di Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Sumut, Yunirwansyah mengungkapkan ada ratusan wajib pajak (WP) yang menunggak pajak.

”Masih banyak WP yang menunggak pajak di Sumut. Ada yang puluhan juta rupiah, ratusan juta, hingga miliaran rupiah,” ungkapnya, Jumat (15/4). Dijelaskan, ada bermacam-macam tunggukan yang dilakukan WP. Sepertinya tunggakan pajak pribadi dan perusahaan.

“Jumlah banyak, saya kurang tahu pasti, yang terpenting ada tunggakan pajak pribadi dan perusahaan,” jelasnya.

Yunirwansyah menuturkan, terkait kasus pembunuhan dua pegawai KPP Pratama Sibolga yang dilakukan wajib pajak bernama Agusman merupakan penunggak pajak terbesar di Kota Gunung Sitoli, Nias.

“Agusman memiliki tunggakan pajak mulai pada tahun 2010 sehingga bengkak menjadi Rp14,7 milliar. Nah, saat ini tunggakan pajak tersebut belum dibayarkan,” tutur Yuniwansyah sembari meminta kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak untuk pembangunan daerah.

“Pajak yang kami kutip kepada setiap wajib pajak nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah di Sumut,” tukasnya.

Sebagaimana diberitakan, nasib dua petugas pajak KPP Pratama Sibolga yaitu Parada Toga Fransriano Siahaan dan Sozanolo Lase di Gunung Sitoli, Nias, sungguh menyesakkan dada. Keduanya tewas akibat ditikam oleh Agusman Lahagu, seorang pengepul karet yang mengemplang pajak.

Pihak keluarga mendesak perbuatan keji itu agar diusut tuntas oleh penegak hukum. Apalagi si pengemplang pajak melakukan dua kejahatan sekaligus, yakni membunuh abdi negara yang sedang menjalankan tugas dan menunggak pajak penghasilan pribadi hingga Rp14 miliar selama 2,5 tahun.

Penasihat Gabungan Perusahaan Karet Indonesia, Daud Husni Bastari, menyebut banyak perusahaan perdagangan karet dengan status badan usaha yang tidak jelas. Para pengepul itu tak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

”Nilai itu tentu terhitung besar untuk ukuran wilayah pajak Nias. Makanya, petugas pajak gencar menagih. Banyak wajib pajak yang selama ini mengemplang. Bayangkan, tagihan pajak terhadap seorang pedagang karet kelas menengah seperti Agusman saja bisa mencapai Rp14 miliar,” katanya.

Berdasarkan catatan Sumut Pos, pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada tahun ini sebesar Rp1.822,6 triliun, target yang tidak mudah diraih. Pada triwulan pertama, misalnya, duit yang terkumpul baru Rp247,6 triliun alias 13,6 persen dari target, turun dibanding perolehan pada periode yang sama tahun lalu.

Foto: Dok Sumut Pos Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Sumut, Yunirwansyah, membeberkan kasus para penunggak pajak di Sumut.
Foto: Dok Sumut Pos
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Sumut, Yunirwansyah, membeberkan kasus para penunggak pajak di Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Sumut, Yunirwansyah mengungkapkan ada ratusan wajib pajak (WP) yang menunggak pajak.

”Masih banyak WP yang menunggak pajak di Sumut. Ada yang puluhan juta rupiah, ratusan juta, hingga miliaran rupiah,” ungkapnya, Jumat (15/4). Dijelaskan, ada bermacam-macam tunggukan yang dilakukan WP. Sepertinya tunggakan pajak pribadi dan perusahaan.

“Jumlah banyak, saya kurang tahu pasti, yang terpenting ada tunggakan pajak pribadi dan perusahaan,” jelasnya.

Yunirwansyah menuturkan, terkait kasus pembunuhan dua pegawai KPP Pratama Sibolga yang dilakukan wajib pajak bernama Agusman merupakan penunggak pajak terbesar di Kota Gunung Sitoli, Nias.

“Agusman memiliki tunggakan pajak mulai pada tahun 2010 sehingga bengkak menjadi Rp14,7 milliar. Nah, saat ini tunggakan pajak tersebut belum dibayarkan,” tutur Yuniwansyah sembari meminta kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak untuk pembangunan daerah.

“Pajak yang kami kutip kepada setiap wajib pajak nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah di Sumut,” tukasnya.

Sebagaimana diberitakan, nasib dua petugas pajak KPP Pratama Sibolga yaitu Parada Toga Fransriano Siahaan dan Sozanolo Lase di Gunung Sitoli, Nias, sungguh menyesakkan dada. Keduanya tewas akibat ditikam oleh Agusman Lahagu, seorang pengepul karet yang mengemplang pajak.

Pihak keluarga mendesak perbuatan keji itu agar diusut tuntas oleh penegak hukum. Apalagi si pengemplang pajak melakukan dua kejahatan sekaligus, yakni membunuh abdi negara yang sedang menjalankan tugas dan menunggak pajak penghasilan pribadi hingga Rp14 miliar selama 2,5 tahun.

Penasihat Gabungan Perusahaan Karet Indonesia, Daud Husni Bastari, menyebut banyak perusahaan perdagangan karet dengan status badan usaha yang tidak jelas. Para pengepul itu tak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

”Nilai itu tentu terhitung besar untuk ukuran wilayah pajak Nias. Makanya, petugas pajak gencar menagih. Banyak wajib pajak yang selama ini mengemplang. Bayangkan, tagihan pajak terhadap seorang pedagang karet kelas menengah seperti Agusman saja bisa mencapai Rp14 miliar,” katanya.

Berdasarkan catatan Sumut Pos, pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada tahun ini sebesar Rp1.822,6 triliun, target yang tidak mudah diraih. Pada triwulan pertama, misalnya, duit yang terkumpul baru Rp247,6 triliun alias 13,6 persen dari target, turun dibanding perolehan pada periode yang sama tahun lalu.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/