Berakhirnya Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 tidak lantas menutup berbagai kritik terhadap penyelenggaraannya. Meski malam penutupan berlangsung meriah dengan penampilan sejumlah band papan atas nasional, pelaksanaan pesta rakyat tahunan tersebut dinilai belum mampu mencapai tujuan utamanya sebagai ajang promosi dan penggerak ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, bahkan menilai absennya Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution pada pembukaan maupun penutupan PRSU dapat menjadi sinyal bahwa gubernur tidak puas terhadap pelaksanaan agenda tahunan tersebut.
“Bisa saja gubernur memang tidak puas melihat kondisi PRSU. Masa selama hampir satu bulan kegiatan, gubernur hanya sekali datang, itu pun karena ada anggota DPR RI yang sedang melakukan sidak. Itu bisa menjadi bahan evaluasi juga,” ujar Rudi kepada Sumut Pos, Senin (3/8).
Menurutnya, sejak awal pelaksanaan PRSU berbagai persoalan sudah menjadi kritikan. Mulai dari minimnya jumlah pengunjung, lesunya transaksi di stand UMKM, hingga mahalnya harga tiket masuk dan biaya sewa stand yang dinilai membebani para pelaku usaha.
“Semalam PRSU sudah selesai. Memang penutupannya terlihat lebih meriah karena ada konser band papan atas Indonesia. Tetapi kalau kita lihat sejak awal pelaksanaan, persoalannya banyak. Pengunjung sepi, UMKM menjerit karena tidak ada pembeli. Itu yang harus menjadi evaluasi besar-besaran,” katanya.
Rudi menegaskan evaluasi pertama yang harus dilakukan adalah meninjau kembali tarif sewa stand UMKM yang dinilai terlalu tinggi. “Jangan terlalu memberatkan UMKM. Harga sewa stand sampai Rp20 juta sampai Rp25 juta bahkan ada yang lebih. Ini harus dievaluasi. PRSU seharusnya membantu UMKM berkembang, bukan malah membebani mereka,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta penyelenggara mengkaji ulang kebijakan harga tiket masuk yang dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya antusiasme masyarakat untuk berkunjung.
“Masalah tiket juga harus dievaluasi betul-betul supaya masyarakat antusias datang. Kalau pengunjung ramai, UMKM yang di dalam juga mendapatkan hasil. Tujuan PRSU itu kan meningkatkan ekonomi UMKM, meningkatkan penghasilan mereka, bukan sekadar acara seremonial saja,” ujarnya.
Menurut Rudi, keberhasilan PRSU tidak seharusnya diukur dari besarnya pendapatan penyelenggara semata, tetapi dari dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
“Yang lebih penting bukan hanya pemasukan PRSU. Yang paling penting itu promosi berjalan dan terjadi pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. UMKM bisa mempromosikan produknya dan mendapatkan hasil yang signifikan. Itu tujuan utamanya,” katanya.
Ia pun mendesak Gubernur Bobby Nasution turun tangan langsung membenahi pengelolaan PRSU. Jika jajaran direksi maupun komisaris dinilai tidak mampu memperbaiki penyelenggaraan, menurutnya gubernur perlu melakukan evaluasi menyeluruh.
“Kalau memang ke depan tidak mampu, kita minta gubernur mengevaluasi direksinya, komisarisnya. Jangan hanya menjadi beban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” tegasnya.
Rudi mengaku menerima banyak keluhan masyarakat melalui media sosial terkait mahalnya tiket masuk PRSU. Menurutnya, banyak warga dari berbagai daerah akhirnya mengurungkan niat berkunjung karena biaya yang harus dikeluarkan dinilai terlalu besar.
“Di Facebook saya banyak sekali masyarakat yang mengeluh. Mereka bilang tiketnya terlalu mahal. Ada yang dari Binjai, ada yang dari Langkat, mereka bilang kalau datang berempat dengan tiket Rp75 ribu per orang, uangnya sudah habis hanya untuk masuk,” ungkapnya.
Ia menilai penyelenggara perlu menyediakan paket tiket yang lebih terjangkau agar masyarakat tetap dapat menikmati PRSU tanpa terbebani biaya masuk.
“Harus ada paket-paket hemat supaya masyarakat lebih antusias datang. Jangan sampai orang sudah sampai di depan loket akhirnya pulang lagi karena harga tiket terlalu mahal,” ujarnya.
Salah satu komentar warga yang diterimanya menggambarkan kondisi tersebut. Warga mengaku telah tiba di loket PRSU bersama keluarganya, namun memilih pulang setelah mengetahui harga tiket mencapai Rp75 ribu pada hari konser. “Ponakan saya langsung bilang, ‘Mahal kali, mending nonton di bioskop.’ Akhirnya kami putar balik dan tidak jadi masuk PRSU,” tulis warga tersebut.
Selain tiket, tingginya biaya sewa stand UMKM yang mencapai Rp20 juta hingga Rp25 juta juga dinilai bertolak belakang dengan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan UMKM, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Karena itu, Rudi berharap seluruh kritik yang muncul menjadi bahan evaluasi serius agar penyelenggaraan PRSU tahun depan benar-benar kembali pada fungsi utamanya sebagai ajang promosi, hiburan rakyat, sekaligus penggerak ekonomi daerah.
Ia meminta Bobby Nasution mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PRSU agar penyelenggaraan tahun depan lebih berpihak kepada masyarakat dan pelaku UMKM, bukan sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. (san/ila)
