Hal senada disampaikan Anggota DPRD Sumut, Nezar Djoeli. Dia menilai, tarif tol yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi ini terlalu mahal, apabila dibandingkan dengan tarif yang berlaku di tol Belmera. Nezar beranggapan, Jasa Marga terkesan terlalu mengejar break event poin terhadap anggaran yang digunakan untuk membangun tol tersebut. “Harapan saya agar untuk dua tahun pertama ini pemerintah pusat melalui jasa marga memberikan subsidi terlebih dahulu terhadap pengguna jasa tol,” katanya kepada Sumut Pos, Minggu (15/10).
Pemberian subsidi ini, kata dia, agar tidak terlalu memberatkan pengguna jalan tol atau para pengusaha yang menggunakan jasa tersebut. “Kalau tarifnya bisa dikurangi, maka pertumbuhan ekonomi khususnya hasil komiditi maupun jasa pengiriman dapat terdongkrak secara maksimal,” jelasnya.
Ketika itu terjadi, lanjut dia, barulah subsidi bisa dicabut. Dia pun khawatir masyarakat enggan menggunakan jalur tol karena tarifnya yang terlalu mahal. “Saya  khawatir para pengguna tol tidak seramai yang di harapkan sehingga kondisi lintas harian rata rata di jalan regular masih terjadi kemacatan karena enggan menggunakan jalan tol. Kalau bisa Pak Presiden memberi kajian lagi kepada jasa marga agar mensuport promosi terhadap pengguna jalan tol,” bebernya.
Dalam kesempatan itu, Politisi Nasdem itu menyebut  kunjungan Presiden Jokowi ke Kota Medan menghasilkan banyak Pekerjan Rumah (PR) yang harus diselesaikan. Sebab, ini merupakan tamparan keras bagi Pemerintah Kota (Pemko) maupun Pemerintah provinsi Sumatera Utara (Pemprov su) yang menjalankan roda pemerintahan. “Sebagai anggota DPRD Sumut yang juga berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 1 merasakan sangat malu dikarenakan Pak Presiden sidak ke beberapa daerah vital, yang mana infrastrukturnya masih jauh dari baik,” akunya.
Hal senada disampaikan Anggota DPRD Sumut, Nezar Djoeli. Dia menilai, tarif tol yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi ini terlalu mahal, apabila dibandingkan dengan tarif yang berlaku di tol Belmera. Nezar beranggapan, Jasa Marga terkesan terlalu mengejar break event poin terhadap anggaran yang digunakan untuk membangun tol tersebut. “Harapan saya agar untuk dua tahun pertama ini pemerintah pusat melalui jasa marga memberikan subsidi terlebih dahulu terhadap pengguna jasa tol,” katanya kepada Sumut Pos, Minggu (15/10).
Pemberian subsidi ini, kata dia, agar tidak terlalu memberatkan pengguna jalan tol atau para pengusaha yang menggunakan jasa tersebut. “Kalau tarifnya bisa dikurangi, maka pertumbuhan ekonomi khususnya hasil komiditi maupun jasa pengiriman dapat terdongkrak secara maksimal,” jelasnya.
Ketika itu terjadi, lanjut dia, barulah subsidi bisa dicabut. Dia pun khawatir masyarakat enggan menggunakan jalur tol karena tarifnya yang terlalu mahal. “Saya  khawatir para pengguna tol tidak seramai yang di harapkan sehingga kondisi lintas harian rata rata di jalan regular masih terjadi kemacatan karena enggan menggunakan jalan tol. Kalau bisa Pak Presiden memberi kajian lagi kepada jasa marga agar mensuport promosi terhadap pengguna jalan tol,” bebernya.
Dalam kesempatan itu, Politisi Nasdem itu menyebut  kunjungan Presiden Jokowi ke Kota Medan menghasilkan banyak Pekerjan Rumah (PR) yang harus diselesaikan. Sebab, ini merupakan tamparan keras bagi Pemerintah Kota (Pemko) maupun Pemerintah provinsi Sumatera Utara (Pemprov su) yang menjalankan roda pemerintahan. “Sebagai anggota DPRD Sumut yang juga berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 1 merasakan sangat malu dikarenakan Pak Presiden sidak ke beberapa daerah vital, yang mana infrastrukturnya masih jauh dari baik,” akunya.
