MEDAN – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Rafriandi, mengapresiasi langkah normalisasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah dalam mengatasi antrean BBM di Sumatera Utara (Sumut).
“Saya mengapresiasi adanya pemberitahuan melalui kanal Pertamina Patra Niaga yang menyampaikan upaya penyelesaian persoalan ini dalam jangka waktu dua hari,” kata Rafriandi, Jumat (17/7/2026).
Ia berharap kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan TNI dan Polri dalam mendukung penyaluran BBM kepada masyarakat dapat memperlancar distribusi sehingga antrean di SPBU tidak kembali terjadi.
Menurutnya, keterlibatan TNI dan Polri merupakan langkah positif untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus memberikan rasa nyaman kepada masyarakat saat melakukan pengisian BBM di SPBU.
Rafriandi menilai kepastian ketersediaan stok serta kelancaran distribusi BBM menjadi faktor penting agar aktivitas masyarakat dapat berjalan normal.
“Kita berharap antrean BBM yang mengular tidak lagi terulang, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan,” ujarnya.
Ia mengatakan antrean panjang BBM tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada distribusi barang, aktivitas perkantoran, hingga berbagai sektor lainnya.
“Jadi bukan hanya satu atau dua persoalan yang muncul. Dari hulu hingga hilir akan timbul berbagai dampak,” ungkapnya.
Rafriandi juga menekankan pentingnya jaminan ketersediaan stok BBM serta kebijakan yang terencana sehingga masyarakat tidak dihadapkan pada kondisi yang serba mendadak.
Selain itu, ia mendorong Pertamina menyiapkan skema distribusi alternatif ketika terjadi keterbatasan pasokan ke Sumatera Utara, salah satunya dengan mengoptimalkan penyaluran BBM ke Pertashop yang tersebar di berbagai daerah.
“Ketika stok sudah tersedia, distribusi juga harus menjangkau Pertashop yang ada di desa maupun kampung-kampung. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya bergantung pada SPBU sehingga antrean dapat berkurang,” katanya.
Namun demikian, ia menegaskan Pertamina harus memastikan seluruh Pertashop yang digunakan untuk penyaluran BBM memenuhi aspek kelayakan dan keamanan.
“Semakin banyak Pertashop yang beroperasi, maka potensi antrean di SPBU akan semakin kecil. Artinya, pemerintah dan Pertamina perlu memiliki kebijakan yang lebih fleksibel dalam mengatur distribusi BBM,” jelasnya.
Di akhir keterangannya, Rafriandi juga mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Pemerintah dan pihak terkait harus jujur serta transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Kita juga mengapresiasi langkah normalisasi distribusi BBM yang telah dilakukan,” pungkasnya. (rel/tri)
