MEDAN – Polemik yang melibatkan sejumlah lurah di Kota Medan menjadi sorotan DPRD Kota Medan. Sekretaris Komisi I DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, agar menjadikan peristiwa tersebut sebagai evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, aparatur pemerintah harus memiliki komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa memandang situasi, baik ketika warga berada dalam kondisi senang maupun saat menghadapi persoalan.
“Sebagai pelayan masyarakat, mereka harus siap melayani dalam kondisi apa pun, baik saat masyarakat sedang senang maupun ketika sedang mengalami kesulitan. Itu adalah konsekuensi sebagai pelayan publik,” ujar Syaiful kepada Sumut Pos, Kamis (6/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul polemik yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Medan, di antaranya kasus yang melibatkan Lurah Paya Pasir dan Lurah Aur, Kecamatan Medan Maimun.
Syaiful menilai kejadian tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur pemerintah agar lebih profesional, amanah, dan mengedepankan etika dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
“Sebagai pelayan masyarakat hendaknya memberikan contoh, mengayomi, serta menghadirkan pelayanan yang mampu memberikan rasa nyaman dan mencerdaskan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Medan yang mengambil tindakan terhadap aparatur yang dinilai melakukan pelanggaran. Menurutnya, penegakan disiplin penting dilakukan agar menjadi efek jera sekaligus peringatan bagi aparatur lainnya.
“Kita mengapresiasi ketegasan Pemerintah Kota Medan. Harapannya, seluruh aparatur dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syaiful mengingatkan bahwa perilaku setiap aparatur pemerintah tidak hanya mencerminkan pribadi yang bersangkutan, tetapi juga berdampak terhadap citra pemerintah daerah secara keseluruhan.
“Tindakan seperti itu bisa merusak marwah wali kota sebagai atasannya. Ketika kepala daerah berupaya membangun kepercayaan masyarakat dengan hadir dan mendengar langsung keluhan warga, maka seluruh aparatur harus memiliki semangat yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik,” tegasnya.
Ia berharap polemik yang terjadi menjadi momentum pembenahan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Medan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah semakin meningkat. (map/ila)
