26.7 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Sambangi Rumah Papan, Berharap Tepat Sasaran

aminoer rasyid/sumut pos BLUSUKAN: Pasangan Suami Istri, Zuraini dan Dodi yang rumahnya dikunjungi Mensos.
aminoer rasyid/sumut pos
BLUSUKAN:
Pasangan Suami Istri, Zuraini dan Dodi yang rumahnya dikunjungi Mensos.

SUMUTPOS.CO- Pasangan suami istri, Zuraini dan Dodi, terlihat gugup. Rumahnya yang berdindingkan papan dikunjungi Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, Minggu (16/11) sore.

Warga Sidorejo Hilir, Medan Tembung ini tidak pernah menyangka, namanya dipilih sebagai keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikunjungi oleh menteri tersebut.

Sembako dan bingkisan mereka terima dari menteri. Namun, bukan itu yang membuat ia merasa lega. Perbincangan singkatlah yang ternyata membuat mereka merasa puas. Keluh kesah dan harapannya telah tersampaikan langsung kepada pejabat tertinggi. Bukan pada kepling, lurah, camat, wali kota atau gubernur. Tapi, menteri!
“Rasanya senang, rumah saya terpilih untuk dikunjungi Ibu Menteri. Bisa dilihat ada yang susah di sini, pekerjaan saya hanya tukang cuci pakaian, suami kerjanya mocok-mocok, anak saya ada empat. Pemasukan tiap bulan gak jelas, jadi memang harapan kami ada bantuan selain PKH yang dari tahun 2008 sudah kami terima tapi hanya sebatas tunjangan pendidikannya saja, padahal tunjangan kesehatan dan lainnya ada di dalamnya,” keluhnya.

Selain menyampaikan keluh kesahnya, ia juga berharap kunjungan dan jaminan sosial yang akan dikeluarkan oleh menteri sosial atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat tepat sasaran. “Yah, harapannya memang kartu yang dijelaskan ibu tadi benar-benar ada, pas sasarannya buat yang tidak mampu seperti kita. Kesehatan, pendidikan, dan kartu sejahtera itu bisa nyampe dan bantu kita,” katanya pada Sumut Pos.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di sela-sela kesibukannya, kepada wartawan menjelaskan bila Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diluncurkan Presiden Jokowi dirasa mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia 5 persen hingga 6 persen sampai 2019. KPS nantinya akan melayani Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Ia mengatakan, pengentasan kemiskinan dengan target 6 persen membutuhkan sinergitas, fokus, dan integritas dalam pelaksanaannya. “Menurunkan angka kemiskinan itu tidak bisa secepat mungkin. Tapi, dengan program KPS ini kita terus berupaya angka kemiskinan di Indonesia menurun hingga akhir kepemerintahan Jokowi,” katanya.

Saat ditanya soal kriteria penerima KPS, Khofifah kembali menjelaskan, mereka ialah yang memiliki status sosial dibawa 40 persen sehingga berhak mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah. “Tidak ada kata miskin, paling miskin, atau level-level miskin karena nanti bisa membuat tidak tepat sasaran. Jadi yang menerima itu adalah masyarakat yang status sosialnya di bawah 40 persen,” ujarnya.

Lanjutnya, program KPS ini juga tidak terkait akan rencana kenaikan harga BBM subsidi. “Program ini sudah menjadi kampanye Jokowi dan inilah realisasinya. Untuk data KPS akan include dengan data BPJS,” katanya.

Untuk itu, kata Khofifah, pihaknya langsung ke lapangan ingin mengenali masalah terkait program ini, apakah data valid atau tidak. “Penerima PKH seyogianya juga menerima KPS. KPS itu sekarang nantinya akan dipegang dan dapat ditukarkan ke kantor pos menjadi 3 kartu yakni KKS, KIP dan KIS. Nanti kalau mereka datang ke kantor pos pada November ini langsung dapat Rp200 ribu dan Desember dapat kembali Rp200 ribu,” jelasnya.

Untuk mendapatkan data valid yang terverifikasi terkait program KIP, KIS dan KKS ini, lanjutnya, diharapkan Dinas Sosial membantu dan mendukung pendataan untuk suksesnya berbagai program pemerintah tersebut. Data penerima kartu ini sebanyak 86,4 juta se-Indonesia sehingga Dinsos diharapkan fokus untuk jumlah yang ditetapkan untuk Penyandang Masalah Kesejehteraan Sosial (PMKS) yang tidak terdaftar 1,7 juta jiwa. “Mereka ini penghuni panti, difabel dan anak jalanan,” katanya.

Tambahnya, kartu sakti tersebut dapat memudahkan warga mengakses berbagai kebutuhan dan melatih warga agar bisa mengelola ekonomi keluarga, mengontrol secara mandiri serta melek akan informasi. “Ini semua tujuannya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera,” ujar Khofifah mengakhiri.

Pantauan Sumut Pos, ada 3 rumah yang dikunjungi oleh Khofifah, setelah mendatangi keluarga penerima PKH, ia pun langsung menuju Panti Sosial Bina Daksa (PSBS) Jalan Williem Iskandar untuk melakukan kunjungan kerjanya. (put/rbb)

aminoer rasyid/sumut pos BLUSUKAN: Pasangan Suami Istri, Zuraini dan Dodi yang rumahnya dikunjungi Mensos.
aminoer rasyid/sumut pos
BLUSUKAN:
Pasangan Suami Istri, Zuraini dan Dodi yang rumahnya dikunjungi Mensos.

SUMUTPOS.CO- Pasangan suami istri, Zuraini dan Dodi, terlihat gugup. Rumahnya yang berdindingkan papan dikunjungi Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, Minggu (16/11) sore.

Warga Sidorejo Hilir, Medan Tembung ini tidak pernah menyangka, namanya dipilih sebagai keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikunjungi oleh menteri tersebut.

Sembako dan bingkisan mereka terima dari menteri. Namun, bukan itu yang membuat ia merasa lega. Perbincangan singkatlah yang ternyata membuat mereka merasa puas. Keluh kesah dan harapannya telah tersampaikan langsung kepada pejabat tertinggi. Bukan pada kepling, lurah, camat, wali kota atau gubernur. Tapi, menteri!
“Rasanya senang, rumah saya terpilih untuk dikunjungi Ibu Menteri. Bisa dilihat ada yang susah di sini, pekerjaan saya hanya tukang cuci pakaian, suami kerjanya mocok-mocok, anak saya ada empat. Pemasukan tiap bulan gak jelas, jadi memang harapan kami ada bantuan selain PKH yang dari tahun 2008 sudah kami terima tapi hanya sebatas tunjangan pendidikannya saja, padahal tunjangan kesehatan dan lainnya ada di dalamnya,” keluhnya.

Selain menyampaikan keluh kesahnya, ia juga berharap kunjungan dan jaminan sosial yang akan dikeluarkan oleh menteri sosial atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat tepat sasaran. “Yah, harapannya memang kartu yang dijelaskan ibu tadi benar-benar ada, pas sasarannya buat yang tidak mampu seperti kita. Kesehatan, pendidikan, dan kartu sejahtera itu bisa nyampe dan bantu kita,” katanya pada Sumut Pos.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di sela-sela kesibukannya, kepada wartawan menjelaskan bila Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diluncurkan Presiden Jokowi dirasa mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia 5 persen hingga 6 persen sampai 2019. KPS nantinya akan melayani Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Ia mengatakan, pengentasan kemiskinan dengan target 6 persen membutuhkan sinergitas, fokus, dan integritas dalam pelaksanaannya. “Menurunkan angka kemiskinan itu tidak bisa secepat mungkin. Tapi, dengan program KPS ini kita terus berupaya angka kemiskinan di Indonesia menurun hingga akhir kepemerintahan Jokowi,” katanya.

Saat ditanya soal kriteria penerima KPS, Khofifah kembali menjelaskan, mereka ialah yang memiliki status sosial dibawa 40 persen sehingga berhak mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah. “Tidak ada kata miskin, paling miskin, atau level-level miskin karena nanti bisa membuat tidak tepat sasaran. Jadi yang menerima itu adalah masyarakat yang status sosialnya di bawah 40 persen,” ujarnya.

Lanjutnya, program KPS ini juga tidak terkait akan rencana kenaikan harga BBM subsidi. “Program ini sudah menjadi kampanye Jokowi dan inilah realisasinya. Untuk data KPS akan include dengan data BPJS,” katanya.

Untuk itu, kata Khofifah, pihaknya langsung ke lapangan ingin mengenali masalah terkait program ini, apakah data valid atau tidak. “Penerima PKH seyogianya juga menerima KPS. KPS itu sekarang nantinya akan dipegang dan dapat ditukarkan ke kantor pos menjadi 3 kartu yakni KKS, KIP dan KIS. Nanti kalau mereka datang ke kantor pos pada November ini langsung dapat Rp200 ribu dan Desember dapat kembali Rp200 ribu,” jelasnya.

Untuk mendapatkan data valid yang terverifikasi terkait program KIP, KIS dan KKS ini, lanjutnya, diharapkan Dinas Sosial membantu dan mendukung pendataan untuk suksesnya berbagai program pemerintah tersebut. Data penerima kartu ini sebanyak 86,4 juta se-Indonesia sehingga Dinsos diharapkan fokus untuk jumlah yang ditetapkan untuk Penyandang Masalah Kesejehteraan Sosial (PMKS) yang tidak terdaftar 1,7 juta jiwa. “Mereka ini penghuni panti, difabel dan anak jalanan,” katanya.

Tambahnya, kartu sakti tersebut dapat memudahkan warga mengakses berbagai kebutuhan dan melatih warga agar bisa mengelola ekonomi keluarga, mengontrol secara mandiri serta melek akan informasi. “Ini semua tujuannya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera,” ujar Khofifah mengakhiri.

Pantauan Sumut Pos, ada 3 rumah yang dikunjungi oleh Khofifah, setelah mendatangi keluarga penerima PKH, ia pun langsung menuju Panti Sosial Bina Daksa (PSBS) Jalan Williem Iskandar untuk melakukan kunjungan kerjanya. (put/rbb)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/