Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mendukung penuh pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD tentang Sistem Kesehatan Kota Medan dilanjutkan melalui pembentukan panitia khusus (Pansus), dengan sejumlah catatan kritis. Jawaban fraksi tersebut dibacakan juru bicara DR Dra Lily MBA MH dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen, didampingi Wakil Ketua Hj Sri Rezeki dan H Zulkarnaen, Senin (16/11/2026).
Fraksi PDI-Perjuangan mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang mendukung Ranperda tersebut, khususnya arah pengaturan ke sistem yang lebih promotif dan preventif, penguatan pelayanan primer, alur rujukan yang jelas, prioritas pertolongan darurat sebelum administrasi, keterbukaan informasi kamar, kepastian obat, perlindungan pasien dan nakes, hingga transparansi pembiayaan.
“Kami mempunyai kesamaan pandangan. Dengan Ranperda baru ini, warga akan merasakan kehadiran pemerintah secara nyata di saat mereka sakit,” ucap Lily.
Fraksi ini mengingatkan, sesuai Undang Undang (UU) No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan rumah sakit, tetapi juga masyarakat. Karena itu edukasi promotif dan preventif harus digencarkan lewat Puskesmas, termasuk penyuluhan bahaya narkoba dan penggiatan Posyandu balita dan lansia.
Fraksi PDI-Perjuangan juga menagih janji Wali Kota Medan menjadikan 41 unit Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar.
Poin paling kritis adalah soal rujukan. Fraksi menyoroti keterbatasan ruang rawat inap di rumah sakit (RS) provider, khususnya bagi pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kelas III yang kerap ditelantarkan dan diperlakukan tidak adil.
“Mohon hal ini diperhatikan dan tidak terulang kembali ke depannya,” pinta Lily.
Untuk itu, Fraksi mendorong RSUD dr Pirngadi Medan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H Bachtiar Djafar diberdayakan maksimal melalui pembenahan gedung dan ruang rawat inap, pengadaan alkes modern, kecukupan dokter spesialis dan paramedis, serta integrasi administrasi dengan seluruh Puskesmas.
Fraksi juga meminta dalam Perda diatur jelas mekanisme pengaduan, pengawasan mutu pelayanan, sanksi bagi pelanggar standar pelayanan, serta perlindungan bagi dokter, bidan, perawat dan tenaga medis dari ancaman kekerasan. (map/azw)

