Sidang dengan agenda pembacaan pandangan etik anggota MKD itu sempat diskorsing. Sebanyak sembilan anggota mendukung pemberian sanksi sedang untuk Setya. Mereka adalah Viktor Laiskodat (NasDem), Risa Mariska (PDIP), Sukiman (PAN), Ahmad Bakri (PAN), Darizal Basir (Demokrat), Guntur Sasono (Demokrat), Maman Imanulhaq (PKB), Sarifuddin Sudding (Hanura), dan Junimart Girsang (PDIP).
Sementara enam anggota meminta Setnov diberikan sanksi berat. Mereka adalah Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Supratman (Gerindra), Adies Kadir Karding (Golkar), Ridwan Bae (Golkar), Achmad Dimyati Natakusumah (PPP) dan Muhammad Prakosa (PDIP).
Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengunduran diri Ketua DPR Setya Novanto sudah menjadi perdebatan lama. Dia mengaku mendapat informasi tentang pengunduran Novanto dari informasi di media masa.
‎”Ada breaking news Novanto mengundurkan diri. Ini sudah jadi perdebatan nasional selama satu bulan,” kata Kalla saat memimpin diskusi tentang radikalisme di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (16/12) malam. “Selesai satu soal, kan?” ujarnya.
Ketum Partai Golkar kubu Munas Ancol, Agung Laksono mengapresiasi langkah Setnov mundur dari kursi ketua DPR. Menurut Agung ini langkah ksatria, sebelum MKD memutuskan, Setnov sudah lebih dulu menyatakan mundur.
“Ya saya apreasiasi dan saya hormati keputusan Novanto. Ini langkah ksatria. Saya harap ini bisa menjadi langkah baru untuk terciptanya politik yang bersih,” ujar Agung, tadi malam.
Dia mengatakan, dari selama sidang dan rekam jejak Novanto dalam kasus catut mencatut ini ia akui memang Novanto sudah melanggar etika. Ia berharap kedepan tak ada lagi kasus seperti ini.
Agung juga menilai kasus catut mencatut nama Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport juga bisa selesai pasca mundurnya Novanto. Agung mengatakan tak perlu lagi ada gonjang-ganjing politik pasca ini.
Agung mengatakan, pihaknya selaku Golkar mengaku lega dan ikhlas atas hasil putusan ini. Ia berharap kedepan masyarakat tak lagi disuruhkan drama tragedi seperti ini. “Ya untuk kedepan kami dukung untuk diadakannya kocok ulang untuk mengisi posisi kursi Ketua DPR,” ujarnya. (jpnn)
