26 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

10 Anggota Dewan Kembalikan Uang

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
BERJALAN_Mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 Hidayatullah dan Raudin purba berjalan keluar usai diperiksa KPK di Makobrimob Polda Sumut, Medan, Selasa (17/4). KPK kembali memeriksa sebanyak 22 orang mantan dan anggota DPRD sebagai saksi untuk 38 anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka dalam kasus penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Sumut Terbanyak

Sebelumnya, berdasarkan data yang disampaikan KPK terkait anggota DPRD yang telah diproses sejak lembaga itu berdiri, Sumatera Utara merupakan daerah yang anggota DPRD-nya paling banyak diproses.

“Sumut jadi daerah paling banyak (diproses KPK),” ujar Jurubicara KPK, Febri Diansyah, Kamis (5/4)
Dalam tabel tercatat Sumut menempati angka tertinggi dengan 50 perkara. Di bawahnya ada Jawa Timur dengan angka 25, sementara daerah yang lain Sumatera Selatan dan Riau di angka 13.

Kemudian Jawa Tengah dengan 5 perkara, Bengkulu dan Jawa Barat dengan 4 perkara, Kalimantan Selatan dan Lampung dengan 2 perkara.

Serta daerah yang lain seperti DKI Jakarta, Jambi, Kalimantan Timur dan Maluku Utara menyumbangkan satu perkara. Dari data tersebut total KPK sudah memproses DPRD bermasalah sebesar 122 perkara.

“50 perkara itu sudah termasuk 38 tersangka yang baru,” demikian Febri. (bal/adz)

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
BERJALAN_Mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 Hidayatullah dan Raudin purba berjalan keluar usai diperiksa KPK di Makobrimob Polda Sumut, Medan, Selasa (17/4). KPK kembali memeriksa sebanyak 22 orang mantan dan anggota DPRD sebagai saksi untuk 38 anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka dalam kasus penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Sumut Terbanyak

Sebelumnya, berdasarkan data yang disampaikan KPK terkait anggota DPRD yang telah diproses sejak lembaga itu berdiri, Sumatera Utara merupakan daerah yang anggota DPRD-nya paling banyak diproses.

“Sumut jadi daerah paling banyak (diproses KPK),” ujar Jurubicara KPK, Febri Diansyah, Kamis (5/4)
Dalam tabel tercatat Sumut menempati angka tertinggi dengan 50 perkara. Di bawahnya ada Jawa Timur dengan angka 25, sementara daerah yang lain Sumatera Selatan dan Riau di angka 13.

Kemudian Jawa Tengah dengan 5 perkara, Bengkulu dan Jawa Barat dengan 4 perkara, Kalimantan Selatan dan Lampung dengan 2 perkara.

Serta daerah yang lain seperti DKI Jakarta, Jambi, Kalimantan Timur dan Maluku Utara menyumbangkan satu perkara. Dari data tersebut total KPK sudah memproses DPRD bermasalah sebesar 122 perkara.

“50 perkara itu sudah termasuk 38 tersangka yang baru,” demikian Febri. (bal/adz)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/