MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Ishaq Abrar Mustafa Tarigan, menyayangkan kurang respon dan lemahnya Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana. Menurutnya, hal ini terlihat ketika terjadinya angin puting beliung yang merusak 101 rumah warga di Kelurahan Mabar Hilir, Medan Deli, pada Rabu (31/5/2023) malam lalu.
“Masyarakat yang mengalami kerugian materil akibat bencana angin puting beliung tersebut mengeluhkan sangat minimnya bantuan yang diberikan Pemko Medan kepada mereka,” kata Ishaq Abrar saat menggelar sosialisasi produk hukum daerah Kota Medan, Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang penanggulangan bencana di dua lokasi berbeda yakni Jalan Islamiyah dan Jalan Pancing, Kelurahan Mabar Hilir, Medan Deli, pada Hari Sabtu (17/6/2023) dan Minggu (18/6/2023).
Menurut Ishaq Abrar, yang paling mirisnya lagi, bahwa para korban bencana tersebut mengharapkan bantuan berupa seng dan kayu untuk memperbaiki atap rumah mereka yang rusak disapu angin puting beliung. Namun bantuan yang datang dari Pemko Medan hanya beberapa lembar triplek yang dibagikan ke setiap kepala keluarga.
Ketika dikonfirmasi ke BPBD Kota Medan, ungkap Abrar, ternyata seng yang diharapkan warga ternyata sudah habis terpakai untuk korban kebakaran yang terjadi sebelum puting beliung menyapu ratusan rumah warga Mabar Hilir tersebut. “Ini menunjukkan, Pemko Medan tidak memiliki kesiapan dan lemah dalam melakukan penganggaran penanggulangan bencana di Kota Medan,” tegas politisi muda Partai Demokrat Kota Medan ini.
Karenanya, Abrar berharap agar anggaran yang kurang efisien pada OPD lain, dapat dialihkan sebagai dana taktis dalam penanggulangan bencana di Kota Medan. “Untuk itu, kami dari Fraksi Demokrat DPRD Medan, mendorong Pemko Medan untuk memberikan perhatian khusus kepada permasalahan ini, sehingga warga Kota Medan dapat merasakan adanya harapan untuk terus berbenah,” tegasnya.
Masalah penanggulangan bencana ini diharapkan jadi prioritas Pemko Medan, baik itu dalam pemenuhan anggaran, fasilitas, dan mengedukasi warga agar siap siaga menghadapi bencana. Kondisi saat ini di lapangan, kita masih menyaksikan minimnya anggaran, fasilitas, dan pengedukasian yang merupakan faktor penting dalam proses penanggulangan bencana,” tegasnya.
Dia pun berharap, penanggulangan bencana di Kota Medan ke depannya harus menjadi prioritas Pemko Medan. Hal ini sangat penting, karena Kota Medan yang wilayahnya dilintasi banyak sungai sangat rawan terjadinya bencana, khususnya banjir. “Bayangkan saja, persoalan banjir bagi warga di bantaran sungai masih dirasakan minimnya fasilitas untuk membantu warga. Yang tak kalah pentingnya, soal edukasi kepada warga dalam menghadapi bencana,” terangnya.
Melihat kondisi ini, Abrar berjanji akan terus memperjuangkan agar fasilitas dan edukasi kebencanaan terealisasi. “Kami sudah menyampaikan masukan kepada Pemko Medan, baik di Badan Anggaran (Banggar) maupun di pokok-pokok pikiran DPRD Medan. Tentunya kami berharap bisa direalisasikan Pemko Medan. Saya juga mengusulkan, agar anggaran penanggulangan bencana bisa diposkan di kecamatan dan kelurahan, sehingga memudahkan eksekusi di lapangan,” pungkasnya. (adz)
