MEDAN, SUMUTPOS.CO -Ganti rugi lahan eks Rumah Sakit Martondi di Jalan Letda Sudjono, Medan Tembung belum terlaksana karena ketidakcocokan harga. Lahan yang diproyeksikan sebagai relokasi eks pedagang Pasar Aksara itu pun, terancam molor dari target sebelumnya. Akibatnya, nasib para pedagang Aksara masih terkatung-katung.
“Pemilik lahan belum mau dengan harga yang ditawarkan tim appraisal kita,” kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan Samporno Pohan kepada Sumut Pos, Kamis (17/8).
Meski tak mengingat persis penawaran itu, Samporno mengaku tim appraisal sudah melakukan lobi agar lahan seluas kurang lebih 8.000 meter persegi itu mau dilepaskan pemilik lahan. Namun lantaran kecocokan harga belum menemui kata sepakat, sampai kini proses transaksi urung dilakukan. “Sudah ada (ketetapan) harganya sama tim appraisal. Sudah ditawarkan juga berkali-kali. Tapi memang mereka belum mau,” ungkapnya.
Pihaknya dalam kondisi dilematis saat ini. Sebab tidak bisa memaksakan pemilik lahan menyetujui begitu saja penawaran tersebut. “Masak kita paksa mereka beli, itukan tanah mereka jadi ya tergantung kesepakatan,” kata mantan Kadis TRTB dan Perkim itu.
DPRD Kota Medan mengingatkan agar Pemko Medan segera mengambil kebijakan terkait relokasi pedagang Pasar Aksara. Permasalahan yang belum tuntas selama 13 bulan itu, ibarat benang kusut jika Pemko tak peka dalam hal ini. “Janganlah lagi berlarut-larut seperti ini. Mereka jugakan warga Medan. Pemko segeralah lakukan pendekatan persuasif untuk relokasi mereka,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan Anton Panggabean, kemarin.
Dia mengatakan, terkatung-katungnya nasib pedagang sejak pasar Aksara terbakar semakin menyulitkan kondisi ekonomi mereka. “Pada prinsipnya Komisi C siap memfasilitasi upaya relokasi pedagang ini. Pemko sudah menetapkan lokasi didekat Rumah Sakit Martondi, Jalan Letda Sudjono,” ujarnya.
Menurut dia hal paling utama yang harus dikerjakan Pemko saat ini adalah mendata jumlah pedagang resmi. Upaya ini guna menghindari masuknya ‘penumpang gelap’ saat relokasi nanti.”Yang paling utama ya itu, jangan sampai jumlahnya malah bertambah dan pedagang resmi justru tak mendapat lapak,” imbuh mantan Ketua Komisi C itu. (prn/ila)
