MEDAN, SUMUTPOS.CO -Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Hanafiah Harahap mengatakan, selama ini PDAM Tirtanadi Sumut selalu menjadi anak kandung Pemprov Sumut, dengan selalu memberikan dana penyertaan modal. Bahkan pada Perubahan APBD 2016 saja, penyertaan modal yang diterima Tirtanadi mencapai Rp73 miliar, ditambah lagi ada penghapusan hutang non-cash dari pemerintah pusat.
“Saat meminta modal ribut, tapi meningkatkan pelayanan melempem. Apalagi mereka punya target akan mencakup 80 persen pelanggan hingga 2018. Bagaimana caranya bisa tercapai kalau banyak masyarakat yang belum mampu jadi pelanggan, karena biaya pemasangan pipa juga besar,” tutur Hanafiah, Kamis (17/11).
Menurut Hanafiah, fakta di lapangan banyak masyarakat yang belum menjadi pelanggan Tirtanadi, meski sebenarnya besar keinginan mereka untuk mendapatkan air bersih. Tapi setelah hendak mendaftar jadi pelanggan, masyarakat harus dibebankan biaya pemasangan pisa sesuai dengan panjang pipa yang akan didistribusikan ke rumah. “Ya semakin panjang pipa yang dibutuhkan, pasti lebih besar pula biaya yang dibayar. Ini yang menjadi kendala, seharusnya Tirtanadi memikirkan dan buat program membantu masyarakat yang ingin menjadi pelanggan mereka. Karena semakin banyak pelanggan, penghasilan mereka pasti lebih banyak dan pendapatan yang diterima Pemprov Sumut juga akan naik,” aku politisi daerah pemilihan Kota Medan ini.
Lebih lanjut ia mengatakan, dana keuntungan Tirtanadi atau Corporate Social Responsibility (CSR) bisa dengan memberi potongan atau bahkan pembebasan biaya untuk masyarakat yang mau menjadi pelanggan, khususnya di wilayah yang memang kapasitas debit air banyak. “Target mereka cakupan pelanggan naik, jadi dengan program menggratiskan itu bisa membantu. Karena modal Tirtanadi yang diberikan juga besar, karena BUMD lain, seperti PD AIJ, PD Durga Surya, dan PT Perkebunan, masih dianaktirikan, yang membutuhkan dukungan dari Pemprov Sumut,” jelas Hanafiah.
Senada, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai NasDem, Nezar Djoeli yang menanyakan penggunaan penyertaan modal karena sulitnya suplai air bersih, masih dikeluhkan masyarakat, khususnya yang berada di kawasan utara Medan.
Ia menyebutkan, buruknya pelayanan suplai air bersih kepada masyarakat merupakan simbol buruknya pelayanan Tirtanadi kepada masyarakat. Nezar mengaku miris, sebab pada masa lalu Tirtanadi masih merupakan perusahaan BUMD terbaik di Indonesia. Namun sekarang untuk menjadi 10 besar saja masih merupakan impian.
Apalagi, tambah Sekretaris Komisi D ini, dengan penghapusan utang oleh pemerintah pusat yang berjumlah Rp185 miliar, maka Tirtanadi harus berbenah diri, tingkatkan mutu dan kualitas air serta kinerja untuk melayani masyarakat.
Selain itu, Tirtanadi juga diminta meningkatkan kreativitas untuk melayani masyarakat, gandeng investor untuk membangun water treatment plant (WTP) mini, untuk meningkatkan PAD. Sebab banyak sekali keluhan pengusaha properti yang mengatakan ketidakmampuan Tirtanadi dalam melayani kebutuhan pengadaan air bersih di lingkungan mereka, dan ini yang harus menjadi kreasi para direksi. “Tirtanadi sifatnya jangan hanya menunggu, dan hanya mengharapkan kegiatan-kegiatan yang sudah rutin yang ada di Tirtanadi,” jelas Nezar.
Sebelumnya Dirut PDAM Tirtanadi, Sutedi Raharjo mengungkapkan, pihaknya sudah 10 tahun tidak membangun instalasi baru, selain keterbatasan dana, juga problematika lain, yakni air baku. Satu yang diharapkan, bendungan Lau Simeme bisa menjawab kekurangan air baku.
Sedangkan rencana bisnis 2017, pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Denai kapasitas 240 liter per day, IPA Belumai 2 kapasitas 400 liter per day, IPA Pancur Batu 40 liter per day, penambahan pipa 400 mm jalur Hamparanperak, pembangunan sumur bor Padangbulan 10 liter per day. Rehab filter 2 unit IPA Limau Manis dan IPA Sunggal, penggantian genset 1.500 KVA IPA Sunggal, pemasangan cube settler clearator 4 IPA Sunggal, pembangunan IPLT Cabang Cemara, dan pengembangan jaringan limbah MSMHP lanjutan. (dik/saz)
