“Andaikan Gubsu tidak menandatangani maka tidak ada kenaikan, makanya harapan kita majelis hakim PTUN Medan membatalkan SK itu karena banyak melanggar regulasi,” harapnya.
Sementara itu, LAPK sangat mengapresiasi langkah yang dipilih penggugat demi kepentingan pelanggan PDAM Tirtanadi. Menurut Padian tidak sedikit anggota DPRD yang bersembunyi dan diam atas arogansi Gubsu yang tidak melibatkan DPRD Sumut untuk berkonsultasi menetapkan tarif air. Karena Gubsu berkeyakinan DPRD pasti menolak kenaikan tarif sehingga Gubsu mengkebiri fungsi Komisi C DPRD dan melanggar Perda Nomor 10 Tahun 2009.
Disaat yang bersamaan Direktur Keuangan PDAM Tirtanadi Sumut, Arif Haryadian terlihat mendatangi kantor DPD PDIP Sumut.
Terlihat Arif datang ke kantor partai politik (parpol) yang di pimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu bersama dengan istri, Ade Sandra Purba.
Seperti diketahui, istri Arif ikut kedalam proses penjaringan bakal calon (Balon) Gubsu priode 2018-2023 di DPD PDI-P Sumut.
“Saya temani istri,” ujarnya ketika ditemui di lokasi.
Hanya saja Arif enggan mengomentari langkah LAPK Sumut yang menggugat SK Kenaikan Tarif Air ke PTUN. “Digugat ya,” katanya tanpa bersedia berkomentar lebih jauh.
Wakil Gubernur Sumut, Brigjen TNI (Purn), Nur Azizah Marpaung mengaku dirinya belum mendapatkan informasi mengenai adanya gugatan dari LAPK Sumut tentang kebijakan kenaikan tarif air. “Saya belum tahu, nanti akan kita pelajari terlebih dahulu,” katanya singkat.
Wakil Ketua DPRD Sumut, Ruben Tarigan mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh LAPK Sumut. “Sah-sah saja ada upaya hukum dari pihak yang keberatan dengan kebijakan pemerintah,”katanya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, pihaknya sudah pernah mengeluarkan rekomendasi agar kenaikan tarif air ditangguhkan atau ditunda. “Dewan hanya bisa memberikan rekomendasi, kebijakan itu ada di pemerintah. Sebenarnya tidak dijalankannya rekomendasi itu sangat kita sesali,” tandasnya. (gus/azw)
