Padahal ditengah capaian target yang mesti PD Pasar peroleh setiap tahunnya, kalau cuma Rp 1 M saja pertahun sangat mampu diraih dari Pasar Kampunglalang. “Ya, kalau Rp150 juta perbulan pendapatan dari situ kita dapatkan, sepuluh bulan saja pasar itu jalan sudah Rp1,5 M kita peroleh. Tapi inikan jelas-jelas rugi kita akibat pasar tidak kunjung selesai. Dan pedagang terkena imbasnya akibat ini,” katanya.
Pengamat transparansi anggaran, Elfenda Ananda menyarankan agar proyek revitalisasi Pasarkampung lalang harusnya diaudit terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana proyek itu berjalan. Terlebih apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak yang dilakukan sebelumnya.”Audit bisa menyangkut penilaian keuangan dan kinerja capaian proyek. Setelah audit selesai, barulah bisa terlihat hasil rekomendasi audit seperti apa,” katanya.
Namun, dengan terbengkalainya pekerjaan seperti itu, sulit rasanya harapan tersebut terpenuhi. “Harapan pedagang sebenarnya sederhana saja. Masyarakat dapat menjadikan pasar Kampunglalang menjadi pasar sesuai harapan yang nyaman untuk berusaha dan buat pembeli nyaman untuk berbelanja,” katanya.
Dia bilang, boleh dan sah saja DPRD membuat pernyataan untuk memutuskan kontrak rekanan proyek, tapi terlebih dulu memerhatikan hasil audit Pemko Medan. “Apakah ada dampak positif atau negatif justru lebih banyak. Sebab, kontrak yang sudah jelas sepanjang tidak dilanggar tentunya ada konsekuensi.
Jadi, tidak sembarangan saja,” pungkasnya. (prn/ila)
Padahal ditengah capaian target yang mesti PD Pasar peroleh setiap tahunnya, kalau cuma Rp 1 M saja pertahun sangat mampu diraih dari Pasar Kampunglalang. “Ya, kalau Rp150 juta perbulan pendapatan dari situ kita dapatkan, sepuluh bulan saja pasar itu jalan sudah Rp1,5 M kita peroleh. Tapi inikan jelas-jelas rugi kita akibat pasar tidak kunjung selesai. Dan pedagang terkena imbasnya akibat ini,” katanya.
Pengamat transparansi anggaran, Elfenda Ananda menyarankan agar proyek revitalisasi Pasarkampung lalang harusnya diaudit terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana proyek itu berjalan. Terlebih apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak yang dilakukan sebelumnya.”Audit bisa menyangkut penilaian keuangan dan kinerja capaian proyek. Setelah audit selesai, barulah bisa terlihat hasil rekomendasi audit seperti apa,” katanya.
Namun, dengan terbengkalainya pekerjaan seperti itu, sulit rasanya harapan tersebut terpenuhi. “Harapan pedagang sebenarnya sederhana saja. Masyarakat dapat menjadikan pasar Kampunglalang menjadi pasar sesuai harapan yang nyaman untuk berusaha dan buat pembeli nyaman untuk berbelanja,” katanya.
Dia bilang, boleh dan sah saja DPRD membuat pernyataan untuk memutuskan kontrak rekanan proyek, tapi terlebih dulu memerhatikan hasil audit Pemko Medan. “Apakah ada dampak positif atau negatif justru lebih banyak. Sebab, kontrak yang sudah jelas sepanjang tidak dilanggar tentunya ada konsekuensi.
Jadi, tidak sembarangan saja,” pungkasnya. (prn/ila)
