Sebelum terpilih sebagai Ketua Umum, ia telah melakukan konsolidasi ke partai-partai Golkar di 34 propinsi. Saat konsolidasi tersebut, dirinya mencoba untuk menjalankan tujuh program yang dijalankan oleh Jokowi.
Bekas Waketum Golkar Agung Laksono membantah adanya rekomendasi yang memerintahkan Setnov untuk menjalin komunikasi dengan Presidenm Jokowi terkait Pilpres. Rekomendasi terkait Presiden Jokowi hanya soal dukungan Partai Golkar kepada pemerintah.
“Kalau menjalin komunikasi boleh saja karena Golkar memberi dukungan kepada pemerintah sebagai pendukung kritis yang loyal. Artinya bisa mengkritisi kalau ada yang kurang benar, tapi tidak ingin menjatuhkan Presiden,” ujar Agung, kemarin.
Tapi komunikasi politik itu bukan terkait Pilpres. Menurut Agung, hal yang perlu disiapkan oleh Setnov dan kepengurusan yang baru adalah Pilkada 2017 yang berlangsung di seratusan daerah.
“Ya supaya segera melaksanakan persiapan Pilkada,” ucap Agung.
Soal Golkar mengisyaratkan akan mengusung Jokowi dalam Pilpres 2019, anggota Dewan Pertimbangan Golkar Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan teman-teman di partainya itu mulai menyadari kemajuan-kemajuan yang diraih dalam kepemimpinan Presiden Jokowi dan akhirnya berubah pikiran.
“Orang-orang tambah cerdas. Dulu orang mungkin melihat Pak Jokowi biasa-biasa saja, paling setahun juga akan kewalahan, kira-kira mungkin begitu,” kata Luhut, kemarin.
Luhut, yang sekarang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengatakan bukan hanya pembangunan yang menjadi fokus presiden, tetapi juga pemerataan.
“Pemerintah membuat dana desa, yang dalam lima tahun ke depan angka Rp 590 triliun digelontorkan untuk pembangunan ekonomi di 74.752 desa. Program semacam ini bicara pertumbuhan dan pemerataan, ini suatu kesuksesan yang tidak terbayangkan sebelumnya dari leadership Presiden Jokowi,” papar Luhut.
Dengan melihat itu semua, Luhut yakin peluang Presiden Jokowi untuk second termcukup bagus di Pilpres 2019. ”Kira-kira yang saya baca (di Golkar) seperti itu,” tukasnya.
