Gubernur Sumatera Utara, Ir. H. Tengku Erry Nuradi menyambut kepulangan jemaah haji kloter 2 di Asrama Haji embarkasi Medan, Jalan A.H Nasution Medan, Senin (19/9/2016).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Alasan dipanggil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian untuk ceramah, seorang Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Sumut, Amhar Nasution memilih pulang lebih awal.
Amhar Nasution berangkat, Jumat (19/8) lalu berangkat bersama Jamaah Kloter 9 Embarkasi Medan. Tapi, seyogiayanya tiba di Asrama Haji pada (28/9) bersama kloter 9, tiba-tiba tampak di Asrama Haji Medan bersama Jamaah Haji Kloter 2 Debarkasi Medan, Senin (19/9) pagi.
“Saya dipanggil Kapolri untuk ceramah di Jakarta. Makanya saya langsung terbang ke Jakarta, besok (Hari ini, Red), ” ujarnya saat ditanyai Sumut Pos di gedung Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan.
Dia menjelaskan, alasannya pulang lebih awal, mengingat tugasnya sebagai TPHD, tidak membuat laporan. Tugasnya sebagai TPHD, hanya membantu Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI)/ Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) untuk membimbing jamaah Calon Haji. Sementara untuk semua rukun wajib haji sudah selesai dilaksanakan. “Memang sebenarnya lebih berat tugas TPHD, karena langsung dengan Jemaah. Namun saat ini, tinggal yang sunah haji lagi,” kata Amhar mengakhiri.
Pengganti Sementara (Pgs) Kepala Bidang Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Sumut, Bahrum Saleh menjelaskan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), adalah Petugas Haji berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Untuk Sumatera Utara, ada 44 TPHD, kebutuhannya dihitung dari setiap 150 jamaah haji ada 1 orang TPHD. Selanjutnya, Ongkos Naik Haji (ONH) TPHD, ditanggung Pemerintah Daerah melalui Anggaran Perbelanjaan Daerah (APBD).
“Bisa saja 1 Kloter 5 TPHD. Untuk TPHD paling banyak ya Medan, karena jamaah Medan mencapai 2.000. Namun, TPHD itu kedudukannya sama dengan jamaah dan mendapat living cost. Berbeda dengan TPHI dan TPIHI yang dibiayai oleh APBN, ” ujarnya.
Saat ditanya tentang TPHD pindah Kloter untuk pulang lebih awal, Bahrum menyampaikan, kebijakan itu harus ada surat rekomendasi Provinsi. Alasan untuk rekomendasi itu, harus penting, contohnya sakit parah. Begitu pun, kalau untuk pindah Kloter di pemulangan, urusannya dengan dengan Petugas Haji di Tanah Suci. “Petugas di Sumut tidak berwenang mengatur kepulangan jamaah haji dari Tanah Suci,” sebutnya. “Jadi seharusnya yang mengatur dan menegur TPHD adalah Kepala Bidang Agama Provinsi, ” tegasnya.
Terpisah, Staf Humas Kanwil Kemenag Sumut, Imam Mukhair menyebut ada sebanyak 9 orang haji dari kloter 9 pindah ke kloter 2 debarkasi Medan. Dengan begitu, ada sebanyak 391 haji yang pulang bersama Kloter 2 debarkasi Medan. “Untuk alasan mutasi 9 orang haji Kloter 2 ke Kloter 9 itu, berbeda-beda. Misalnya haji atas nama Djurniati Tanjung, karena sakit parah, ” ucapnya singkat.
