31.7 C
Medan
Saturday, May 18, 2024

Gubsu Minta PPDB Dievaluasi Kembali

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, diminta untuk melakukan evaluasi kembali pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Hal itu, disampaikan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi kepada wartawan, di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Jumat (21/7). Ia mengatakan sudah pernah berbicara dengan Presiden RI, Joko Widodo dan Mendikbudristek, Nadiem Makarim membahas tentang PPDB ini.

“Sudah tiga kali saya sudah ngomong, pertama sama Presiden, kedua sama Menteri Pendidikan, dan ketiga media,” ungkap mantan Pangkostrad itu.

Gubernur Edy mengklaim tidak ada masalah dengan pelaksanaan PPDB 2023 di Sumut. Namun, ia mengatakan terkhusus di Sumut belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan menjadi masalah.

“Mengapa begitu, saya tidak berbicara provinsi lain. Sumut saya ini, 33 Kabupaten/Kota, jumlah guru daerah sana, tidak sama dengan jumlah guru di Medan,” kata mantan Pangkostrad itu.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan akan membuat siswa-siswi yang pintar akan terkendala dan dibatasi dengan zonasi. Dampaknya, ia tidak bisa berjuang untuk lulus sekolah favorit dan terbaik seperti di Kota Medan ini.

“Infrastruktur di daerah, di Medan berbeda. Tidak bisa zonasi, prioritas murid mana kita ajar, kalau di Jakarta. Diujung sama di tengah, infrastruktur sudah sama, guru sudah sama. Jadi, jangan disamakan daerah sudah maju, dengan daerah, sedang berusaha untuk maju,” kata Edy Rahmayadi.

Mantan Ketua Umum PSSI itu, memberikan solusi pelaksanaan PPDB dikembalikan dengan melakukan seleksi tertulis. Kemudian, tidak dibatasi dengan zonasi. Sehingga terjadi seleksi secara alami.

“Kembali seperti dulu, (sistem dan seleksi) tes. sehingga seleksi alam. Sehingga motivasi anak itu, saya harus tes,” ujar Gubernur Edy.

Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu, menilai PPDB tidak lepas terjadi kecurangan dengan sistem zonasi. Banyak masyarakat pindah alamat demi anaknya lulus disebuah sekolah negeri yang diinginkan.

Kemudian, Gubernur Edy mengaku banyak diminta tolong dari masyarakat, agar anak-anaknya itu, diluluskan di sekolah mereka daftar dan diinginkan.

“Ngapain saya tes, sudah pindah alamat, agar saya masuk disini (sekolah diinginkan). Banyak minta tolong sama saya,” tandas Edy Rahmayadi.(gus/ram)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, diminta untuk melakukan evaluasi kembali pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Hal itu, disampaikan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi kepada wartawan, di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Jumat (21/7). Ia mengatakan sudah pernah berbicara dengan Presiden RI, Joko Widodo dan Mendikbudristek, Nadiem Makarim membahas tentang PPDB ini.

“Sudah tiga kali saya sudah ngomong, pertama sama Presiden, kedua sama Menteri Pendidikan, dan ketiga media,” ungkap mantan Pangkostrad itu.

Gubernur Edy mengklaim tidak ada masalah dengan pelaksanaan PPDB 2023 di Sumut. Namun, ia mengatakan terkhusus di Sumut belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan menjadi masalah.

“Mengapa begitu, saya tidak berbicara provinsi lain. Sumut saya ini, 33 Kabupaten/Kota, jumlah guru daerah sana, tidak sama dengan jumlah guru di Medan,” kata mantan Pangkostrad itu.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan akan membuat siswa-siswi yang pintar akan terkendala dan dibatasi dengan zonasi. Dampaknya, ia tidak bisa berjuang untuk lulus sekolah favorit dan terbaik seperti di Kota Medan ini.

“Infrastruktur di daerah, di Medan berbeda. Tidak bisa zonasi, prioritas murid mana kita ajar, kalau di Jakarta. Diujung sama di tengah, infrastruktur sudah sama, guru sudah sama. Jadi, jangan disamakan daerah sudah maju, dengan daerah, sedang berusaha untuk maju,” kata Edy Rahmayadi.

Mantan Ketua Umum PSSI itu, memberikan solusi pelaksanaan PPDB dikembalikan dengan melakukan seleksi tertulis. Kemudian, tidak dibatasi dengan zonasi. Sehingga terjadi seleksi secara alami.

“Kembali seperti dulu, (sistem dan seleksi) tes. sehingga seleksi alam. Sehingga motivasi anak itu, saya harus tes,” ujar Gubernur Edy.

Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu, menilai PPDB tidak lepas terjadi kecurangan dengan sistem zonasi. Banyak masyarakat pindah alamat demi anaknya lulus disebuah sekolah negeri yang diinginkan.

Kemudian, Gubernur Edy mengaku banyak diminta tolong dari masyarakat, agar anak-anaknya itu, diluluskan di sekolah mereka daftar dan diinginkan.

“Ngapain saya tes, sudah pindah alamat, agar saya masuk disini (sekolah diinginkan). Banyak minta tolong sama saya,” tandas Edy Rahmayadi.(gus/ram)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/