MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut menyoroti alokasi dana berasal dari APBD Sumut untuk karang taruna Sumut. Dengan itu, mendesak Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi untuk melakukan evaluasi. Karena, dana tersebut besar kemungkinan bisa disalahgunakan oleh oknum.
“Perlu transparansi dalam penggunaan anggaran APBD yang diperuntukkan kepada karang taruna. Apalagi APBD itu uang rakyat. Harus jelas dong, untuk apa dan untuk program apa,” ucap Ketua KAMMI Sumut, Akhir Rangkuti, Selasa (22/3).
Menurutnya, karang taruna merupakan organisasi pemuda binaan pemerintah yang perlu pengawasan dari semua elemen kepemudaan, khususnya Dinas Sosial dan Gubernur Sumatera Utara.
“Perlu evaluasi dan pengawasan melekat dari Dinas Sosial, khususnya Gubernur Sumatera Utara. Jangan biarkan karang taruna berkarya tanpa kontrol dan pengawasan,” ujar Akhir.
Sebagai organisasi pemuda plat merah, karang taruna jangan disalahgunakan menjadi jembatan untuk mendapatkan proyek-proyek di pemerintahan.
“Jangan jadikan karang taruna itu sebagai jembatan mengejar proyek. Kembalikan karang taruna sesuai tupoksinya,” tuturnya.
Kepada semua elemen pemerintahan, kata Akhir, diminta untuk tidak melayani oknum oknum mengatasnamakan karang taruna untuk mendapatkan proyek atau kegiatan.(gus)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut menyoroti alokasi dana berasal dari APBD Sumut untuk karang taruna Sumut. Dengan itu, mendesak Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi untuk melakukan evaluasi. Karena, dana tersebut besar kemungkinan bisa disalahgunakan oleh oknum.
“Perlu transparansi dalam penggunaan anggaran APBD yang diperuntukkan kepada karang taruna. Apalagi APBD itu uang rakyat. Harus jelas dong, untuk apa dan untuk program apa,” ucap Ketua KAMMI Sumut, Akhir Rangkuti, Selasa (22/3).
Menurutnya, karang taruna merupakan organisasi pemuda binaan pemerintah yang perlu pengawasan dari semua elemen kepemudaan, khususnya Dinas Sosial dan Gubernur Sumatera Utara.
“Perlu evaluasi dan pengawasan melekat dari Dinas Sosial, khususnya Gubernur Sumatera Utara. Jangan biarkan karang taruna berkarya tanpa kontrol dan pengawasan,” ujar Akhir.
Sebagai organisasi pemuda plat merah, karang taruna jangan disalahgunakan menjadi jembatan untuk mendapatkan proyek-proyek di pemerintahan.
“Jangan jadikan karang taruna itu sebagai jembatan mengejar proyek. Kembalikan karang taruna sesuai tupoksinya,” tuturnya.
Kepada semua elemen pemerintahan, kata Akhir, diminta untuk tidak melayani oknum oknum mengatasnamakan karang taruna untuk mendapatkan proyek atau kegiatan.(gus)
