SUTAN SIREGAR/SUMUT POS Ribuan massa dari kelompok #2019GantiPresiden memadati ruas Jalan Sisingamangaraja Medan, Minggu (22/7).
Bukan Buatan Eramas
Sementara kemarin, warga Kota Medan dihebohkan dengan spanduk yang terpasang berisi dukungan kepada Joko Widodo di Pilpres 2019 dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut terpilih Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas). Spanduk itu terpasang di sejumlah titik strategis di Kota Medan. Hal ini pun menjadi pembicaraan publik, terutama pengguna media sosial. Beberapa foto spanduk mendapatkan kecaman oleh netizen, karena spanduk itu dianggap dibuat pihak tak bertanggung jawab mengklaim Eramas mendukung salah satu kandidat presiden di Pemilu 2019, Joko Widodo.
Juru Bicara Tim Eramas Muchrid Nasution mengaku sudah mendapatkan informasi tentang spanduk itu pada Minggu (22/7) pagi. “Saya sudah dengar soal spanduk itu. Kami tidak masalah ada pihak yang memasang spanduk itu. Tapi, masyarakat harus paham spanduk tersebut bukanlah dibuat oleh Tim Eramas,” tegasnya.
Ia mengaku dapat memahami spanduk itu sebagai euforia Pemilu 2019. Bisa jadi spanduk tersebut dipasang oleh relawan Joko Widodo yang ada di Medan. “Relawannya mungkin sudah bekerja. Kami tidak bisa melarang orang memasang spanduk demikian. Tapi yang pasti itu bukan spanduk buatan Eramas,” katanya.
Eramas sendiri, kata pria yang akrab disapa Coki itu, akan fokus pada pembangunan Sumut sesuai visi misi yang sudah disampaikan ke masyarakat dalam masa kampanye. “Program visi misi itu adalah janji yang harus direalisasikan. Kami lebih bersiap untuk menjawab tuntutan dan harapan masyarakat Sumut pada Eramas lima tahun mendatang,” katanya.
Tentu saja, untuk membantu mewujudkan tercapainya visi misi itu, sambung dia, perlu sinergitas dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat. Program yang dibuat di provinsi oleh Gubernur Sumut harus sinkronisasi dengan program pemerintah pusat yang dipimpin Presiden RI. “Kalau programnya sinkron, otomatis pencapaian pembangunan daerah akan lebih maksimal. Yang jelas pemerintahan provinsi harus sinergi dengan pemerintahan pusat,” pungkas politisi Golkar ini. (prn/man)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS Ribuan massa dari kelompok #2019GantiPresiden memadati ruas Jalan Sisingamangaraja Medan, Minggu (22/7).
Bukan Buatan Eramas
Sementara kemarin, warga Kota Medan dihebohkan dengan spanduk yang terpasang berisi dukungan kepada Joko Widodo di Pilpres 2019 dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut terpilih Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas). Spanduk itu terpasang di sejumlah titik strategis di Kota Medan. Hal ini pun menjadi pembicaraan publik, terutama pengguna media sosial. Beberapa foto spanduk mendapatkan kecaman oleh netizen, karena spanduk itu dianggap dibuat pihak tak bertanggung jawab mengklaim Eramas mendukung salah satu kandidat presiden di Pemilu 2019, Joko Widodo.
Juru Bicara Tim Eramas Muchrid Nasution mengaku sudah mendapatkan informasi tentang spanduk itu pada Minggu (22/7) pagi. “Saya sudah dengar soal spanduk itu. Kami tidak masalah ada pihak yang memasang spanduk itu. Tapi, masyarakat harus paham spanduk tersebut bukanlah dibuat oleh Tim Eramas,” tegasnya.
Ia mengaku dapat memahami spanduk itu sebagai euforia Pemilu 2019. Bisa jadi spanduk tersebut dipasang oleh relawan Joko Widodo yang ada di Medan. “Relawannya mungkin sudah bekerja. Kami tidak bisa melarang orang memasang spanduk demikian. Tapi yang pasti itu bukan spanduk buatan Eramas,” katanya.
Eramas sendiri, kata pria yang akrab disapa Coki itu, akan fokus pada pembangunan Sumut sesuai visi misi yang sudah disampaikan ke masyarakat dalam masa kampanye. “Program visi misi itu adalah janji yang harus direalisasikan. Kami lebih bersiap untuk menjawab tuntutan dan harapan masyarakat Sumut pada Eramas lima tahun mendatang,” katanya.
Tentu saja, untuk membantu mewujudkan tercapainya visi misi itu, sambung dia, perlu sinergitas dengan semua pihak termasuk pemerintah pusat. Program yang dibuat di provinsi oleh Gubernur Sumut harus sinkronisasi dengan program pemerintah pusat yang dipimpin Presiden RI. “Kalau programnya sinkron, otomatis pencapaian pembangunan daerah akan lebih maksimal. Yang jelas pemerintahan provinsi harus sinergi dengan pemerintahan pusat,” pungkas politisi Golkar ini. (prn/man)
