SILPA SERTIFIKASI GURU
Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, wali kota juga memaparkan SiLPA TA 2015 sebesar Rp252,57 miliar. SiLPA pada umumnya ada di pos anggaran kesejahteraan masyarakat (kesra).
Eldin merinci, saldo dana fasilitas kesehatan dikelola Dinas Kesehatan Rp24,74 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp3,84 miliar, dana tunjangan profesi guru sebesar Rp 159,96 triliun, dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dr Pirngadi Medan sebesar Rp23,76 miliar dan saldo anggaran lebih (SAL) yang akan dikelola untuk mendukung kebutuhan pembiayaan 2016 Rp40,27 miliar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan Irsal Fikri mengatakan, akan mempelajari LPj Wali Kota Medan secara terperinci. Namun, secara umum LPj yang disampaikan wali kota belum memenuhi harapan pembangunan Medan. Terutama dana kesehataan dan dana pendidikan.”Patut lah selama ini selalu kita mendengar uang sertifikasi belum cair, rupanya uangnya mengendap. Kenapa dana tunjangan profesi guru
ini tidak tersalurkan?” tanya Sekretaris Fraksi PPP ini.
Anggota Komisi B ini mengatakan, Wali Kota Medan perlu menjelaskan alasan tidak tersalurkannya dana sertifikasi. Sebab, selama ini keluhan dari para guru kerap terdengar karena tunjangan sertifikasi guru yang belum disalurkan. “Apakah karena kurang lengkap administrasi? Atau ada masalah lain sehingga ini tidak terealisasi,” katanya.
Sekaitan hal tersebut, pihaknya juga akan mempertanyakan dana-dana untuk pelayanan kesehatan yang tidak tersalurkan dan menjadi SiLPA. “Ini tidak terealisasi. Sayang kan. Sudah disiapkan tapi tidak digunakan. Kemampuan kepala SKPD-nya pun harus dipertanyakan kalau begini,” katanya. (prn/ije)
