30.6 C
Medan
Saturday, May 4, 2024

Kios Pedagang Buku Lapmer Tetap 180 Unit

Foto: DANIL SIREGAR/SUMUT POS Pekerja sedang mengecat bangunan kios buku di sisi timur Lapangan Merdeka Medan, Jumat (19/2). Kegiatan tersebut merupakan upaya perbaikan kios-kios, yang hingga saat ini belum juga dipergunakan.
Foto: DANIL SIREGAR/SUMUT POS
Pekerja sedang mengecat bangunan kios buku di sisi timur Lapangan Merdeka Medan, Jumat (19/2). Kegiatan tersebut merupakan upaya perbaikan kios-kios, yang hingga saat ini belum juga dipergunakan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Harapan 64 orang Pedagang Buku Lapangan Merdeka (Lapmer) untuk mendapatkan kios, dipastikan sirna. Pasalnya, Pemko Medan juga telah menolak untuk membangun kios tambahan.

Menurut Wali Kota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin, Pemko Medan tetap mengacu kepada data yang mereka miliki. Sesuai dengan data, hanya 180 orang yang terdaftar sebagai pedagang buku resmi di Sisi Timur Lapangan Merdeka ditambah dari Titi Gantung tersebut.

“Jadi yang 180 inilah sesuai aturan. Dalam perjanjian sebelumnya, kita akan merelokasi mereka kembali ke Lapangan Merdeka,” ujar Dzulmi Eldin di Balai Kota Medan, Selasa (23/2).

Eldin menjelaskan, untuk saat ini pihaknya tak mungkin menambah jumlah kios yang baru direvitalisasi oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Medan (Perkim) itu. Selain anggaran tidak ditampung, juga akan merusak penataan Lapangan Merdeka.

“Itu juga menjadi alasan kenapa DPRD Medan menolak anggaran pembangunan 64 unit kios tambahan itu. Karena memang bisa merusak penataan Lapangan Merdeka Medan. Kondisi ini akan membuat banyak orang terganggu,” paparnya.

Meski begitu, Eldin mengisyaratkan Pemko Medan tetap akan mencari win-win solutions menyangkut permasalahan ini. “Sejauh ini kita berfikir itu adalah ketentuannya. Dan yang lain tidak mungkin ada di situ lagi. Namun kalau ada solusi lain tetap akan kita upayakan,” sebutnya.

Sedangkan, Anggota DPRD Kota Medan, Parlaungan Simangunsong menilai, persoalan Pedagang Buku Lapangan Merdeka itu terjadi karena Pemko Medan belum memiliki perencanaan matang sebelum merekolasi, beberapa waktu lalu.

Politisi dari Partai Demokrat itu menyebutkan, seharusnya Pemko Medan bisa menyesuaikan jumlah pedagang antara sebelum direlokasi dengan jumlah kios saat ini. “Kita abaikan dulu berapa kelompok pedagang buku itu. Tapi, jumlah kios yang dibangun harus sesuai dengan ketika sebelum direlokasi,” jelasnya.

Anggota Komisi D DPRD Medan ini jumlah yang tidak jelas menjadi persoalan saat ini. Padahal, tidak ada penambahan pedagang yang direlokasi kembali ke Lapangan Merdeka.

“Seharusnya, tidak ada lagi penambahan pedagang buku setelah pembangunan skybridge itu. Tapi, relokasi dari Titi Gantung ke Lapangan Merdeka membuat jumlah pedagang menjadi membludak. Artinya, Pemko Medan memang tidak merencanakan ini dengan matang,” tegasnya. (prn/dek)

Foto: DANIL SIREGAR/SUMUT POS Pekerja sedang mengecat bangunan kios buku di sisi timur Lapangan Merdeka Medan, Jumat (19/2). Kegiatan tersebut merupakan upaya perbaikan kios-kios, yang hingga saat ini belum juga dipergunakan.
Foto: DANIL SIREGAR/SUMUT POS
Pekerja sedang mengecat bangunan kios buku di sisi timur Lapangan Merdeka Medan, Jumat (19/2). Kegiatan tersebut merupakan upaya perbaikan kios-kios, yang hingga saat ini belum juga dipergunakan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Harapan 64 orang Pedagang Buku Lapangan Merdeka (Lapmer) untuk mendapatkan kios, dipastikan sirna. Pasalnya, Pemko Medan juga telah menolak untuk membangun kios tambahan.

Menurut Wali Kota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin, Pemko Medan tetap mengacu kepada data yang mereka miliki. Sesuai dengan data, hanya 180 orang yang terdaftar sebagai pedagang buku resmi di Sisi Timur Lapangan Merdeka ditambah dari Titi Gantung tersebut.

“Jadi yang 180 inilah sesuai aturan. Dalam perjanjian sebelumnya, kita akan merelokasi mereka kembali ke Lapangan Merdeka,” ujar Dzulmi Eldin di Balai Kota Medan, Selasa (23/2).

Eldin menjelaskan, untuk saat ini pihaknya tak mungkin menambah jumlah kios yang baru direvitalisasi oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Medan (Perkim) itu. Selain anggaran tidak ditampung, juga akan merusak penataan Lapangan Merdeka.

“Itu juga menjadi alasan kenapa DPRD Medan menolak anggaran pembangunan 64 unit kios tambahan itu. Karena memang bisa merusak penataan Lapangan Merdeka Medan. Kondisi ini akan membuat banyak orang terganggu,” paparnya.

Meski begitu, Eldin mengisyaratkan Pemko Medan tetap akan mencari win-win solutions menyangkut permasalahan ini. “Sejauh ini kita berfikir itu adalah ketentuannya. Dan yang lain tidak mungkin ada di situ lagi. Namun kalau ada solusi lain tetap akan kita upayakan,” sebutnya.

Sedangkan, Anggota DPRD Kota Medan, Parlaungan Simangunsong menilai, persoalan Pedagang Buku Lapangan Merdeka itu terjadi karena Pemko Medan belum memiliki perencanaan matang sebelum merekolasi, beberapa waktu lalu.

Politisi dari Partai Demokrat itu menyebutkan, seharusnya Pemko Medan bisa menyesuaikan jumlah pedagang antara sebelum direlokasi dengan jumlah kios saat ini. “Kita abaikan dulu berapa kelompok pedagang buku itu. Tapi, jumlah kios yang dibangun harus sesuai dengan ketika sebelum direlokasi,” jelasnya.

Anggota Komisi D DPRD Medan ini jumlah yang tidak jelas menjadi persoalan saat ini. Padahal, tidak ada penambahan pedagang yang direlokasi kembali ke Lapangan Merdeka.

“Seharusnya, tidak ada lagi penambahan pedagang buku setelah pembangunan skybridge itu. Tapi, relokasi dari Titi Gantung ke Lapangan Merdeka membuat jumlah pedagang menjadi membludak. Artinya, Pemko Medan memang tidak merencanakan ini dengan matang,” tegasnya. (prn/dek)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/