MEDAN, SUMUTPOS.CO -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara (DPRD Sumut) mendorong pihak Akademi Maritim Belawan (AMB) Medan mencarikan solusi terbaik atas permasalahan 50 mahasiswanya yang terhalang mengikuti Ujian Keahlian Perkapalan (UKP) di Kementerian Perhubungan. Wakil rakyat itu pun menyayangkan kenapa permasalahan ini baru diketahui.
“Sangat kita sayangkan kenapa masalah ini baru diketahui sekarang. Ini tanggung jawab pihak kampus menyelesaikan masalah yang dialami mahasiswanya. Saya pikir harus dicarikan solusi terbaik agar mahasiswa mereka bisa mengikuti ujian,” kata Anggota Komisi E DPRD Sumut, Zulfikar kepada Sumut Pos, Senin (23/7).
Sangat disayangkan, kata dia, simulator yang menjadi alat gagalnya mahasiswa mengikuti tes UKP di Kemenhub lantaran pihak kampus tidak mengantisipasi hal ini sejak awal.
“Seharusnya dari awal bisa diantisipasi. Masa pihak kampus tak tahu ada kebutuhan tersebut dalam rangka membantu mahasiswanya naik tingkatan. Pihak kampus lalai saya rasa dalam hal ini,” katanya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut ini pun menambahkan, agar pihak kampus segera mencarikan solusi supaya mahasiswa mereka tetap bisa mengikuti UKP. “Contohnya sekolah yang menggelar UNBK. Kan tidak semua sekolah punya perlengkapan komputer dan lainnya. Mereka berupaya meminjam atau memakai perangkat dari sekolah lain. Ataupun menitipkan siswanya ke sekolah yang punya alat lebih lengkap. Saya kira hal inikan bisa ditiru. Jangan sampai mahasiswa menjadi korban,” katanya menyarankan.
Begitupun dengan pihak Kemenhub, Zulfikar meminta perlu membantu pencarian solusi atas masalah ini. Apalagi alumni dari AMB Medan mayoritas akan disiapkan sebagai tenaga profesional di bidang maritim dan instansi tersebut.
“Kita minta ada kepedulian juga dari Kemenhub atas masalah ini. Berikan solusi kepada sekolah tersebut supaya mahasiswa tidak menjadi korban. Apalagi mereka sudah banyak habis untuk belajar di akademi tersebut,” pungkasnya.
Sementara, pihak AMB Medan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Jakarta untuk menyelesaikan permasalah tersebut.
Hal itu, diungkapkan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar. Ia mengatakan koordinasi akan dilalui melalui Ombudsman RI di Jakarta, yang akan dilakukan hari ini, Selasa (24//7).
“Kita sampaikan kepada Ombudsman pusat untuk dilakukan koordinasi dengan Direktorat Jendral Perkapalan dan Kelautan Kementerian Perhubungan. Besok kita disampaikan surat tindaklanjut dari laporan dari 50 Mahasiswa AMB,” ungkap Abyadi saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (23/7) siang.
Abyadi menjelaskan pihaknya tengah menyusunkan surat-surat yang dikirim ke Ombudsman Pusat untuk dilanjutkan ke Kemenhub. Ia mengatakan pihaknya akan serius menangani permasalah yang diadukan taruna AMB tersebut.
“Rapat semalam AMB diserakan berkas-berkas dibutuhkan. Nanti sore (kemarin,red) kepada kita terima dari Pihak AMB,” jelas Abyadi.
Abyadi menjelaskan permasalah yang utama, pihak AMB tidak memiliki simulator sendiri. Yang menjadi syarat utama untuk mengikuti UKP di Kemenhub. Dengan itu, 50 mahasiswa tidak bisa menyelesaikan akademisnya.
