ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Medan, Drs Godfried Effendy Lubis, mengaku prihatin dengan minimnya serapan anggaran Triwulan III Tahun 2026 di Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan. Ia curiga, minimnya serapan penggunaan anggaran dan realisasi program di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan itu dikarenakan faktor keterbatasan atau minusnya kas Pemko Medan.
“Saya curiga kas Pemko Medan kosong. Hal itu bisa saja terjadi, karena terbukti kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprovsu hingga saat ini juga baru 30 persen. Apalagi, sumber PAD (Red-Pendapatan Asli Daerah) dari OPD Pemko Medan yang mungkin belum terkumpul,” ucap Godfried Lubis, Rabu (23/9/2026).
Dikatakan Godfried, saat ini ada banyak OPD di Lingkungan Pemko Medan, salah satunya Dinas pariwisata. Artinya, kata Godfried, banyak program di OPD belum terlaksana karena dimungkinkan keterbatasan anggaran di Badan Keuangan dan Aset Dartah (BKAD) Pemko Medan.
“Mungkin saja sumber PAD lainnya pun setiap bulannya macet terkumpul. Dampaknya, banyak program yang tidak terlaksana. Takutnya, Silpa pun akan besar nantinya,” tuding Godfried asal politisi PSI itu.
Apalagi, sambung Godfried, kemungkinan program yang ada di Dinas Pariwisata tidak termasuk program berskala prioritas. Untuk itu, pengelolan pariwisata di Medan pun sangat memprihatinkan.
“Buktinya saja, pengelolaan wisata sejarah dan kuliner di kawasan Kesawan tidak efektif. Habis anggaran miliaran rupiah untuk pengelolaan wisata di sana, tengok saja gedung Warenhuis hanya menjadi gudang,” ujarnya.
Apalagi, lanjut Godfried, pihaknya mengaku sangat miris terkait jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Medan di Tahun 2026 yang hingga saat ini baru mencapai 400 orang.
Menurut Godfried, untuk menarik kunjungan wisatawan ke Medan, dinas pariwisata (dispar) perlu melakukan banyak promosi dan inovasi yang menjadi wisata unggulan.
“Kota Medan terkenal dengan Bika Ambon, Bolu Meranti, dan Durian. Tapi kita lihat saja, mana ada promosi barang tersebut. Tak ada kita lihat promosi di reklame mau pun Bilboard promosi barang dimaksud,” ungkapnya.
Menurut Godfried, hal itu harus menjadi perhatian Dispar Kota Medan. Wisata unggulan harus diciptakan dan dimaksimalkan. “Kita saja merasakan, kalau datang family kita ke Medan, tak tahu kita mau bawa kemana. Itu-itu saja, minim inovasi. Kalau kurang anggaran, ya disampaikan saja,” sebutnya.
Pada kesempatan itu, Godfried Lubis mengingatkan Dinas Pariwisata Kota Medan untuk tetap menjaga identitas Kota Medan sebagai Kota Melayu Deli.
“Maka ornamen budaya melayu jangan sampai hilang. Seperti ornamen melayu harus ada terlihat ciri khas di bangunan terutama milik pemerintah serta gapura pintu masuk ke Kota Medan.
Terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan, Suluh Aulia Harahap, membantah kekosongan kas Pemko Medan.
“Saat ini kas pemko aman. Justru pada rapat kemarin diminta agar penggunaan anggaran di setiap OPD dapat segera direalisasikan,” sebutnya.
Terkait DBH dari Pemprovsu yang saat ini hanya masih 30 persen diterima Pemko Medan, Suluh Aulia mengaku sedikit banyaknya berpengaruh dengan sirkulasi keuangan Pemko Medan. Namun begitu, sampai saat ini kondisi kas Pemko Medan masih terbilang aman.
(map/azw)
