DLH Sumut Klaim Perbaikan Jalur Evakuasi Pendaki, Gubsu: Tida Ada Izin!

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution kecewa atas munculnya aktivitas ekskavator dan kegiatan motor trail di kawasan Gunung Sibayak. Pasalnya, aktivitas tersebut berlangsung di tengah kebijakan penutupan sementara jalur pendakian yang diperpanjang hingga 5 Desember 2026.

BOBBY telah meminta laporan teknis kepada kepolisian dan instansi terkait untuk mengetahui secara jelas alasan penutupan kawasan serta aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut.

Menurutnya, kebijakan penutupan jalur pendakian dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, munculnya dokumentasi aktivitas ekskavator dan rombongan motor trail di kawasan tersebut menjadi perhatian serius.

“Saya sangat kecewa dengan adanya kegiatan seperti itu. Apalagi, kita sedang melakukan penutupan kawasan untuk menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Bobby, Rabu (18/11).

Bobby menegaskan tidak pernah ada izin yang dikeluarkan untuk kegiatan menggunakan alat berat maupun aktivitas lain seperti yang terlihat dalam video dan dokumentasi yang beredar. “Tidak ada izin dari kita untuk kegiatan tersebut, termasuk penggunaan alat berat atau kegiatan-kegiatan sejenis lainnya,” tegasnya.

Keterangan Gubsu ini berbeda dengan Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara, di mana mereka mengklaim pengerahan ekskavator merupakan kegiatan pengelola untuk meningkatkan aksesibilitas dan jalur evakuasi pendaki.

Bobby juga masih mempertanyakan tujuan dan fungsi penggunaan alat berat di kawasan Gunung Sibayak. Sebab, hingga saat ini dirinya belum menerima laporan resmi mengenai aktivitas tersebut.

“Kita juga sedang mempertanyakan alat berat itu digunakan untuk apa, fungsinya apa, dan kegiatan apa yang sebenarnya dilakukan di sana. Sampai sekarang belum ada laporan resmi yang kita terima,” ungkap Bobby.

Bobby meminta agar persoalan tersebut segera ditelusuri melalui laporan dari pihak kepolisian dan instansi terkait. Dengan demikian, dapat diketahui siapa pihak yang melakukan aktivitas tersebut, apa tujuannya, serta apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, melalui Surat Klarifikasi Nomor 500.4/108/UPTD TAHURA BB/XI/2026, UPTD Tahura Bukit Barisan mengakui pengerahan ekskavator merupakan kegiatan pengelola untuk meningkatkan aksesibilitas dan jalur evakuasi pendaki. Sementara aktivitas motor trail pada Minggu (15/11) disebut tidak dikoordinasikan dengan pihak UPTD.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara mendesak penghentian sementara penggunaan alat berat di Gunung Sibayak. Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba mempertanyakan alasan pemerintah mengerahkan alat berat di tengah penutupan kawasan. Terlebih, klarifikasi tersebut tidak disertai penjelasan mengenai kajian lingkungan maupun dasar pelaksanaan pekerjaan.

“Kalau memang untuk pemulihan ekosistem, kenapa justru ada ekskavator yang bekerja di sana? Pemerintah harus menjelaskan dasar pekerjaannya. Jangan sampai alasan keselamatan pendaki dipakai untuk membenarkan pembukaan jalan yang justru berisiko merusak lingkungan,” kata Rianda kepada Sumut Pos, Rabu (18/11).

Menurut WALHI, pengerjaan jalur di kawasan pegunungan berpotensi mengubah kontur tanah, merusak vegetasi, hingga mengganggu aliran air. Risiko tersebut perlu diperiksa, mengingat perubahan bentang alam di wilayah hulu dapat berdampak terhadap kondisi ekologis kawasan sekitarnya.

“Kerusakan lingkungan itu tidak harus menunggu pohon ditebang. Tanah yang dibongkar dan jalur yang diperlebar juga bisa mengubah kondisi ekologis. Kalau kemudian terjadi erosi atau kerusakan lainnya, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah jangan hanya bicara manfaat pembangunan, sementara risikonya tidak pernah dijelaskan kepada publik,” ujarnya.

Rianda juga menyinggung ketimpangan dalam pengelolaan kawasan. Di satu sisi, akses masyarakat dibatasi atas alasan pemulihan. Namun, pemerintah tetap melakukan pekerjaan fisik, sementara rombongan motor trail dilaporkan dapat mencapai kawasan puncak.

“Ini yang harus diusut. Masyarakat dilarang masuk, tetapi alat berat bisa bekerja dan rombongan motor trail bisa sampai ke atas. Kalau pemerintah mengaku tidak tahu soal motor trail, berarti ada persoalan dalam pengawasan. Jangan sampai ada perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak yang mengakses kawasan,” katanya. (san)

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution kecewa atas munculnya aktivitas ekskavator dan kegiatan motor trail di kawasan Gunung Sibayak. Pasalnya, aktivitas tersebut berlangsung di tengah kebijakan penutupan sementara jalur pendakian yang diperpanjang hingga 5 Desember 2026.

BOBBY telah meminta laporan teknis kepada kepolisian dan instansi terkait untuk mengetahui secara jelas alasan penutupan kawasan serta aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut.

Menurutnya, kebijakan penutupan jalur pendakian dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, munculnya dokumentasi aktivitas ekskavator dan rombongan motor trail di kawasan tersebut menjadi perhatian serius.

“Saya sangat kecewa dengan adanya kegiatan seperti itu. Apalagi, kita sedang melakukan penutupan kawasan untuk menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Bobby, Rabu (18/11).

Bobby menegaskan tidak pernah ada izin yang dikeluarkan untuk kegiatan menggunakan alat berat maupun aktivitas lain seperti yang terlihat dalam video dan dokumentasi yang beredar. “Tidak ada izin dari kita untuk kegiatan tersebut, termasuk penggunaan alat berat atau kegiatan-kegiatan sejenis lainnya,” tegasnya.

Keterangan Gubsu ini berbeda dengan Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara, di mana mereka mengklaim pengerahan ekskavator merupakan kegiatan pengelola untuk meningkatkan aksesibilitas dan jalur evakuasi pendaki.

Bobby juga masih mempertanyakan tujuan dan fungsi penggunaan alat berat di kawasan Gunung Sibayak. Sebab, hingga saat ini dirinya belum menerima laporan resmi mengenai aktivitas tersebut.

“Kita juga sedang mempertanyakan alat berat itu digunakan untuk apa, fungsinya apa, dan kegiatan apa yang sebenarnya dilakukan di sana. Sampai sekarang belum ada laporan resmi yang kita terima,” ungkap Bobby.

Bobby meminta agar persoalan tersebut segera ditelusuri melalui laporan dari pihak kepolisian dan instansi terkait. Dengan demikian, dapat diketahui siapa pihak yang melakukan aktivitas tersebut, apa tujuannya, serta apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, melalui Surat Klarifikasi Nomor 500.4/108/UPTD TAHURA BB/XI/2026, UPTD Tahura Bukit Barisan mengakui pengerahan ekskavator merupakan kegiatan pengelola untuk meningkatkan aksesibilitas dan jalur evakuasi pendaki. Sementara aktivitas motor trail pada Minggu (15/11) disebut tidak dikoordinasikan dengan pihak UPTD.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara mendesak penghentian sementara penggunaan alat berat di Gunung Sibayak. Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba mempertanyakan alasan pemerintah mengerahkan alat berat di tengah penutupan kawasan. Terlebih, klarifikasi tersebut tidak disertai penjelasan mengenai kajian lingkungan maupun dasar pelaksanaan pekerjaan.

“Kalau memang untuk pemulihan ekosistem, kenapa justru ada ekskavator yang bekerja di sana? Pemerintah harus menjelaskan dasar pekerjaannya. Jangan sampai alasan keselamatan pendaki dipakai untuk membenarkan pembukaan jalan yang justru berisiko merusak lingkungan,” kata Rianda kepada Sumut Pos, Rabu (18/11).

Menurut WALHI, pengerjaan jalur di kawasan pegunungan berpotensi mengubah kontur tanah, merusak vegetasi, hingga mengganggu aliran air. Risiko tersebut perlu diperiksa, mengingat perubahan bentang alam di wilayah hulu dapat berdampak terhadap kondisi ekologis kawasan sekitarnya.

“Kerusakan lingkungan itu tidak harus menunggu pohon ditebang. Tanah yang dibongkar dan jalur yang diperlebar juga bisa mengubah kondisi ekologis. Kalau kemudian terjadi erosi atau kerusakan lainnya, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah jangan hanya bicara manfaat pembangunan, sementara risikonya tidak pernah dijelaskan kepada publik,” ujarnya.

Rianda juga menyinggung ketimpangan dalam pengelolaan kawasan. Di satu sisi, akses masyarakat dibatasi atas alasan pemulihan. Namun, pemerintah tetap melakukan pekerjaan fisik, sementara rombongan motor trail dilaporkan dapat mencapai kawasan puncak.

“Ini yang harus diusut. Masyarakat dilarang masuk, tetapi alat berat bisa bekerja dan rombongan motor trail bisa sampai ke atas. Kalau pemerintah mengaku tidak tahu soal motor trail, berarti ada persoalan dalam pengawasan. Jangan sampai ada perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak yang mengakses kawasan,” katanya. (san)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru