DEMO: Massa yang tergabung dalam GNKR Sumut saat unjukrasa di depan kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (24/5). Dalam aksi ini, mereka menolak hasil Pemilu 2019.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) Sumut yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat, kembali menggelar aksi Jumat (24/5) siang. Kali ini, mereka menyasar kantor DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan. Bahkan hingga tadi malam, sekira pukul 20.06 WIB, mereka masih bertahan di depan gedung dewan.
Pantauan Sumut Pos tadi malam, masa melaksanakan salat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan tarawih berjamaah. Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) Sumut, Ustad Heriansyah bertindak sebagai imam salat. Belum diketahui sampai kapan massa akan tetap bertahan.
Sebelumnya, Ketua Presidium GNKR Sumut, Rabualam Syahputra membacakan 5 poin tuntutan aksi mereka. “Pertama, batalkan putusan KPU yang menyatakan kemenangan paslon 01,” katanya.
Poin kedua, kata dia, mendiskualifikasi paslon 01 karena melakukan kecurangan. Ketiga, membebaskan tahanan politik cabut semua laporan terkait UU ITE, UU Makar, UU Pencucian uang. Keempat, investigasi terhadap korban Pemilu dan penembakan rakyat oleh aparat kepolisian. Dan terakhir, kembalikan kedaulatan rakyat sekarang juga.
Dalam aksi itu, Ketua GNPF Ulama Sumut, Ustad Heriansyah saat berorasi sekaligus menyampaikan tausiahnya di depan seluruh massa yang dikawal ketat ratusan personel gabungan Polri dan TNI mengatakan, aksi ini untuk memperjuangkan kebenaran dan melawan kezaliman yang mereka nilai telah merajalela di Indonesia.
“Kita datang ke sini bukan untuk kepentingan politik, tapi untuk melawan kezaliman. Karena sebaik-baiknya Jihad adalah menyampaikan kebenaran didepan para penguasa yang zalim,” teriak Heriansyah dari atas mobil komando disambut oleh teriakan takbir oleh massa yang hadir.
Dalam kesempatan itu, Heriansyah juga menyampaikan kemirisannya saat para penguasa tidak lagi menunjukkan rasa empati terhadap meninggalnya 8 orang yang turut dalam aksi 22 Mei untuk menolak hasil pengumuman KPU yang dinilai penuh kecurangan.
“Para penguasa saat ini bersikap dingin atas meninggalnya saudara-saudara kami di Jakarta dalam aksi itu. Usut tuntas kasus terbunuhnya mereka, jangan diam saja dan pura-pura tidak tahu,” katanya.
Selain itu, Heriansyah juga meneriakkan agar seluruh masyarakat untuk tidak takut melawan kezaliman yang sudah sewenang-wenang terjadi di Indonesia. Masyarakat diminta untuk bersama-sama membela bangsa, membela keutuhan NKRI dan membela para Ulama dari segala bentuk kriminalisasi dan kezaliman.
Selain Ustad Heriansyah, massa dari mahasiswa juga menuntut agar pihak-pihak yang berwajib untuk segera mengusut tuntas kematian ratusan petugas KPPS dalam proses pemilihan umum 2019. “Ada ratusan orang saudara-saudara kita yang mati dalam proses pemilu serentak tahun 2019 ini, ada banyak kejanggalan. Usut tuntas kematian mereka, usut sampai selesai,” teriaknya.
Selain sejumlah mahasiswa, kaum wanita yang mereka sebut sebagai kaum emak-emak turut hadir dalam aksi tersebut. Salah satu peserta aksi yang mewakili kaum emak-emak berteriak bahwa mereka tidak pernah takut untuk melawan kriminalisasi yang terus ditujukan terhadap para ulama di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara.
“Kami emak-emak sudah tidak bisa tinggal diam, kami pun ikut turun melawan kezaliman. Kami siap membela agama ini, kami siap membela para Ulama. Para wakil rakyat, turunlah dari gedung itu, kami yang pilih kalian. Kalian jangan diam saja, dengarkan kami, temui kami disini. Perjuangkan kebenaran bersama-sama kami,” teriak emak-emak.
Pantauan Sumut Pos, sebelum Ustad Heriansyah menyampaikan tausiahnya, kerumunan massa sempat mengamuk dan meminta aparat kepolisian yang mengawal mereka saat itu untuk segera menurunkan spanduk yang telah terpampang sebelumnya di pepohonan didepan gedung DPRD Sumut. Sebelumnya, spanduk itu sendiri merupakan spanduk dari sekelompok massa lainnya yang menyatakan penolakan mereka terhadap kelompok yang menamakan ‘People Power’. Sejumlah aparat kepolisian pun menurunkan spanduk itu.
Atas aksi itu, jalan Imam Bonjol Medan diseputar gedung DPRD Sumut terpaksa harus diblokir dan dilakukan pengalihan jalur. Pantauan Sumut Pos, sejak pagi ratusan aparat kepolisian dan TNI telah bersiap-siap dan berjaga di dalam kawasan komplek gedung DPRD Sumut guna mengantisipasi aksi demo tersebut.
Mahasiswa Demo KPU Binjai
Aksi juga digelar puluhan mahasiswa Kota Binjai yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di depan Kantor KPU Binjai, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Limau Mungkur, Binjai Barat, (24/5). Mereka membawa bendera, spanduk dan keranda mayat yang bertuliskan 550 anggota KPPS tewas. Massa menuntut, KPU dapat menjelaskan dan mengklarifikasi terkait tewasnya anggota KPPS.
Menurut Kordinator aksi Septian Hermawan, dalam orasinya, terkait kasus meninggalnya kurang lebih 600 petugas KPPS diminta untik membentuk lembaga independen mengungkap fakta. Massa juga meminta KPU segera memperbaiki administrasi yang bobrok sehingga mengakibatkan salah penghitungan dan mengevaluasi kinerjanya. “Kami mahasiswa juga menolak sistem pemerintahan diktator dan meminta KPU menjalankan demokrasi sesuai Undang-Undang. Menuntut TNI, Polri, ASN agar bersikap netral dan kami juga menuntut pemerintah serta DPR mengevaluasi pemilu serentak yang terburuk sepanjang sejarah,” tandasnya.
Tak lama melakukan aksi, Ketua KPU Binjai Zulfan dan anggota komisioner lainnya menemui massa. Komisioner penyelenggara pemilu menyampaikan bahwa tidak didapati petugas pemilu yang meninggal dunia di Kota Rambutan. “Petugas Pemilu di Binjai ada beberapa yang sakit, tetapi sudah kembali ke rumah. Terkait tindak lanjut terhadap para petugas, KPU sudah berikan santunan, baik bagi yang meninggal dunia, cacat ringan maupun tetap,” tandas Zulfan.
Di akhir orasi, belasan massa HMI dan komisioner KPU Binjai menggelar tabur bunga pada replika keranda (tempat mayat) yang dibawa oleh massa. Orasi ditutup dengan doa bersama dan massa membubarkan diri dengan tertib.(mag-1/ted)
