30.6 C
Medan
Friday, May 17, 2024

119 Peserta Seleksi JPT Pratama Pemprovsu Lulus Administrasi, Hari Ini Ujian Makalah di Aula Raja Inal Siregar

Pran/Sumut Pos
KETERANGAN: Perwakilan Sekretariat Pansel JPT Pratama Pemprovsu, yang juga Plt Kepala BKD Setdaprovsu, Abdullah Khair Harahap, memberikan keterangan kepada wartawan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama 2019 dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sudah menyelesaikan tahapan administrasi 189 pelamar pada Sabtu (22/6).

Dari total pelamar yang mendaftar tersebut, adapun yang lulus tahap seleksi berkas yakni 119 orang. Hasil seleksi berkas diumumkan melalui website Pemprovsu.

Amatan Sumut Pos, dari 16 JPT Pratama yang dilelangkan seperti Inspektur, diikuti sembilan orang, Asisten Pemerintahan enam orang, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan delapan orang, kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah empat orang, kepala Badan Kepegawaian Daerah sembilan orang, kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah lima orang, kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 14 orang.

Selanjutnya, JPT Pratama Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang diikuti 12 orang, Kepala Dinas Kehutanan 10 orang, Kepala Dinas Kesehatan sembilan orang, Kepala Dinas Koperasi dan UKM 30 orang, direktur RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem lima orang, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan lima orang, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan 12 orang, dan kepala Biro Hukum tujuh orang.

Melalui surat pengumuman yang ditandatangani langsung Ketua Pansel, R Sabrina itu juga, disampaikan peserta yang namanya tercantum dan lulus seleksi administrasi agar mengikuti seleksi tahap II, penulisan makalah pada Selasa (25/6) di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, pukul 09.00 WIB. “Peserta diwajibkan hadir lambat 30 menit sebelum ujian berlangsung, dan membawa alat tulis sendiri. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta,” demikian bunyi surat pengumuman tersebut.

Perwakilan Sekretariat Pansel JPT Pratama Pemprovsu, yang juga Plt Kepala BKD Setdaprovsu, Abdullah Khair Harahap mengatakan, setelah tahapan seleksi kedua yakni penulisan makalah, peserta yang lulus diwajibkan mengikuti asemen pada 8-9 Juli 2019 dan wawancara pada 15 Juli 2019.

“Seleksi JPT Pratama kali imi terbuka untuk seluruh aparatur sipil negara di Indonesia, selama memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan. Karenanya, banyak juga ASN dari luar Pemprovsu yang mendaftar, seperti dari Pakpak Bharat, Padangsidimpuan, Serdangbedagai, Kota Medan, Tebingtinggi dan kota lainnya.

Diketahui, seluruh peserta akan diuji oleh Tim Pansel yang terdiri dari Ketua R Sabrina (mewakili Pemprovsu), Sekretaris Ibnu Sri Hutomo (mewakili tokoh masyarakat) dan Anggota Edy Irsan (unsur akademisi/Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan FH USU), Subhilhar dan serta Irmawati (Guru Besar USU).

Gubsu Edy Rahmayadi kepada wartawan sebelumnya menegaskan, selambatnya pada Agustus 2019 pejabat baru yang mengikuti lelang sudah mengemban amanah dan tanggung jawabnya. Edy ingin sebelum pergantian anggota DPRD Sumut periode 2014-2019, para perangkatnya sudah membahas program kerja dan alokasi anggaran untuk APBD Sumut 2020. Karena menurut dia jika harus dibahas lagi dengan anggota dewan yang baru, diperlukan waktu adaptasi lagi. (prn/ila)

Pran/Sumut Pos
KETERANGAN: Perwakilan Sekretariat Pansel JPT Pratama Pemprovsu, yang juga Plt Kepala BKD Setdaprovsu, Abdullah Khair Harahap, memberikan keterangan kepada wartawan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama 2019 dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sudah menyelesaikan tahapan administrasi 189 pelamar pada Sabtu (22/6).

Dari total pelamar yang mendaftar tersebut, adapun yang lulus tahap seleksi berkas yakni 119 orang. Hasil seleksi berkas diumumkan melalui website Pemprovsu.

Amatan Sumut Pos, dari 16 JPT Pratama yang dilelangkan seperti Inspektur, diikuti sembilan orang, Asisten Pemerintahan enam orang, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan delapan orang, kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah empat orang, kepala Badan Kepegawaian Daerah sembilan orang, kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah lima orang, kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 14 orang.

Selanjutnya, JPT Pratama Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang diikuti 12 orang, Kepala Dinas Kehutanan 10 orang, Kepala Dinas Kesehatan sembilan orang, Kepala Dinas Koperasi dan UKM 30 orang, direktur RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem lima orang, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan lima orang, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan 12 orang, dan kepala Biro Hukum tujuh orang.

Melalui surat pengumuman yang ditandatangani langsung Ketua Pansel, R Sabrina itu juga, disampaikan peserta yang namanya tercantum dan lulus seleksi administrasi agar mengikuti seleksi tahap II, penulisan makalah pada Selasa (25/6) di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, pukul 09.00 WIB. “Peserta diwajibkan hadir lambat 30 menit sebelum ujian berlangsung, dan membawa alat tulis sendiri. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta,” demikian bunyi surat pengumuman tersebut.

Perwakilan Sekretariat Pansel JPT Pratama Pemprovsu, yang juga Plt Kepala BKD Setdaprovsu, Abdullah Khair Harahap mengatakan, setelah tahapan seleksi kedua yakni penulisan makalah, peserta yang lulus diwajibkan mengikuti asemen pada 8-9 Juli 2019 dan wawancara pada 15 Juli 2019.

“Seleksi JPT Pratama kali imi terbuka untuk seluruh aparatur sipil negara di Indonesia, selama memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan. Karenanya, banyak juga ASN dari luar Pemprovsu yang mendaftar, seperti dari Pakpak Bharat, Padangsidimpuan, Serdangbedagai, Kota Medan, Tebingtinggi dan kota lainnya.

Diketahui, seluruh peserta akan diuji oleh Tim Pansel yang terdiri dari Ketua R Sabrina (mewakili Pemprovsu), Sekretaris Ibnu Sri Hutomo (mewakili tokoh masyarakat) dan Anggota Edy Irsan (unsur akademisi/Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan FH USU), Subhilhar dan serta Irmawati (Guru Besar USU).

Gubsu Edy Rahmayadi kepada wartawan sebelumnya menegaskan, selambatnya pada Agustus 2019 pejabat baru yang mengikuti lelang sudah mengemban amanah dan tanggung jawabnya. Edy ingin sebelum pergantian anggota DPRD Sumut periode 2014-2019, para perangkatnya sudah membahas program kerja dan alokasi anggaran untuk APBD Sumut 2020. Karena menurut dia jika harus dibahas lagi dengan anggota dewan yang baru, diperlukan waktu adaptasi lagi. (prn/ila)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/