“Anggaran pembangunan Pasar Timah ini ditanggung pengembang dengan perkiraan senilai Rp30 miliar secara sistem BTO (Build Transfer Operational). Jadi bukan seperti selama ini memakai sistem BOT. Setelah kita bangun, bayar lalu operasikan pasar tersebut,” pungkasnya.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Medan Hendra DS meminta Pemko Medan untuk menyikapi persoalan Pasar Timah yang saat ini terbengkalai. “Kalau sudah merupakan program diharapkan harus terealisasi dan jangan ditunda tunda. Pemko harus tegas soal penataan dan revitalisasi pasar. Bagaimana mungkin Kota Medan menjadi maju dan bagus kalau program saja tidak dijalankan,” ujarnya.
Diutarakan Hendra DS, program revitalisasi pasar tradisional di Medan bertujuan untuk menyejahterahkan pedagang serta penataan kota lebih baik. “Diharapkan kepada pedagang supaya dapat jernih menyikapi serta mendukung program pemerintah membangun Kota Medan demi kepentingan umum. Para pedagang diminta jangan mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh pihak tertentu,” kata Hendra DS.
Hendra berharap kepada semua pihak manapun agar dapat menyatukan persepsi terkait tujuan revitalisasi, yakni kesejahteraan pedagang dan penataan pembangunan di inti kota. “Pemko diharapkan dapat mensosialisasikan program pemerintah terkait revitalisasi pasar sehingga pedagang dapat memahaminya,” pinta Hendra.
Hendra DS yang memimpin RDP akhirnya memutuskan menunda atau menggelar pertemuan kembali pada Senin pekan depan (30/7). Hal itu untuk meminta keterangan dengan mengundang Sekda Kota Medan Syaiful Bahri, Asisten Umum, Dinas Perkim-PR dan Kabag Hukum. (ris/ila)
“Anggaran pembangunan Pasar Timah ini ditanggung pengembang dengan perkiraan senilai Rp30 miliar secara sistem BTO (Build Transfer Operational). Jadi bukan seperti selama ini memakai sistem BOT. Setelah kita bangun, bayar lalu operasikan pasar tersebut,” pungkasnya.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Medan Hendra DS meminta Pemko Medan untuk menyikapi persoalan Pasar Timah yang saat ini terbengkalai. “Kalau sudah merupakan program diharapkan harus terealisasi dan jangan ditunda tunda. Pemko harus tegas soal penataan dan revitalisasi pasar. Bagaimana mungkin Kota Medan menjadi maju dan bagus kalau program saja tidak dijalankan,” ujarnya.
Diutarakan Hendra DS, program revitalisasi pasar tradisional di Medan bertujuan untuk menyejahterahkan pedagang serta penataan kota lebih baik. “Diharapkan kepada pedagang supaya dapat jernih menyikapi serta mendukung program pemerintah membangun Kota Medan demi kepentingan umum. Para pedagang diminta jangan mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh pihak tertentu,” kata Hendra DS.
Hendra berharap kepada semua pihak manapun agar dapat menyatukan persepsi terkait tujuan revitalisasi, yakni kesejahteraan pedagang dan penataan pembangunan di inti kota. “Pemko diharapkan dapat mensosialisasikan program pemerintah terkait revitalisasi pasar sehingga pedagang dapat memahaminya,” pinta Hendra.
Hendra DS yang memimpin RDP akhirnya memutuskan menunda atau menggelar pertemuan kembali pada Senin pekan depan (30/7). Hal itu untuk meminta keterangan dengan mengundang Sekda Kota Medan Syaiful Bahri, Asisten Umum, Dinas Perkim-PR dan Kabag Hukum. (ris/ila)
