MEDAN- Anggaran Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut senilai Rp2,5 miliar, dinilai masih minim. Seharusnya, Pemprovsu yang memiliki 33 kabupaten/kota minimal memiliki anggaran KIE senilai Rp6 hingga Rp7 miliar. Hal itu diucapkan Kepala BKKBN Sumut H Nofrijal SP MA, Rabu (24/8).
“Dengan anggaran Rp2,5 miliar untuk KIE BKKBN, diperkirakan program tidak akan sampai hingga ke pelosok desa. Namun, jika anggarannya Rp6 hingga Rp7 miliar, program KIE BKKBN Sumut dipastikan dapat menyentuh kepelosok desa di 33 kabupaten/kota,” katanya.
Lebih lanjut ditambahkannya, secara nasional, plafon anggaran BKKBN Rp2,4 triliun, sedangkan di Sumut anggaran hanya Rp6,1 miliar yang efektif. Dengan demikian, terangnya, untuk daerah seharusnya sudah didukung dengan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga program KIE BKKBN berjalan sebagaimana mestinya.
“Kita tidak bisa menggunakan anggaran masing-masing daerah atau provinsi. Anggaran tersebut harus dikeluarkan dengan bersamaan untuk menekan pertumbuhan laju penduduk. Anggaran Propinsi digunakan hampir 1/3 didroping kabupaten/kota,” ujarnya.
Nofrijal menuturkan, BKKBN Sumut tidak mendapatkan anggaran dari APBD Provinsi, namun kabupaten/kota mendapatkan APBD Provinsi, sehingga tidak memenuhi keinginan bersama atau target yang dicapai.
“Jika daerah itu bisa mengalokasikan rata-rata Rp700 hingga Rp800 juta, biasanya diimbangi juga dengan nilai sebanyak itu untuk operasional bukan untuk biaya belanja pegawai,” terangnya. Masih Nofrijal, dia memperkirakan untuk satu daerah sekurang-kurangnya dialokasikan sebesar Rp2 hingga Rp3 miliar. Sedangkan untuk dukungan dari provinsi maksimal Rp800 juta untuk tiap kabupaten/kota. Ditambahkannya, sejauh ini masih banyak daerah yang kewalahan jika diminta menjalankan program didikan ke desa terpencil karena terhambat dukungan dana.
“BKKBN Sumut hanya mampu mendukung 5-6 bulan saja, karena dana terbatas. Anggaran pembiayaan petugas juga tidak bisa dialokasikan oleh kabupaten/kota. Begitu juga pos Keluarga Berencana (KB), minimal kader-kader tersebut juga harus diberikan operasional Rp50.000 per bulannya,” tandas Nofrijal. (jon)
