Larangan Lontar Jumrah
Kepala Daker Makkah Arsyad Sanusi mengatakan petugas PPIH Arab Saudi sudah sejak awal mengantisipasi kepadatan jamaah yang akan melempar jamarat dengan mengeluarkan larangan untuk melontar jumrah aqabah pada pukul 8.00 hingga 11.00 pada tanggal 10 Dzulhijjah, Kamis (24/9). Sebab saat itu adalah waktu di mana jamaah ramai-ramai pergi ke Jamarat untuk melontar jumrah. Untuk tanggal 11 dan 12 Dhulhijjah, jamaah haji Indonesia diimbau untuk tidak melontar jumrah mulai Pukul 13.00 hingga16.00. “Karena ini diyakini waktu afdol melempar jumrah sehingga banyak jamaah yang pergi ke jamarat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Pengawas Haji DPR Fahri Hamzah mengatakan, secara kronologi, tragedi Mina dipicu oleh penumpukan jamaah yang seolah tidak diatur dan tidak bisa dihindari dalam setiap prosesi ibadah haji. Semua berawal dari prosesi wukuf di Arafah yang disepakati sebagai titik dimana seluruh jamaah dari seluruh negara dan mazhab pada 9 Dzulhijjah, Rabu (23/9).
“Apa yang terjadi setelah Arafah tidak diatur regulasinya, tidak dikomunikasikan secara ketat dan diserahkan masing-masing kepada negara bahkan jamaah,” katanya.
Selanjutnya, jamaah berbondong-bondong ingin menuntaskan rukun-rukun dan wajib haji ke Mina untuk melontarkan jumroh di jamarat. Sayangnya, korban insiden Mina adalah mereka yang memutuskan untuk berangkat melontarkan jumroh sehabis subuh. Padahal, di Masjidilharam pada jam yang sama berlangsung salat Ied.
Menurut dia, pemerintah Saudi memang sudah membangun banyak jalur pasca insiden berdarah di terowongan Mina pada 2006 yang menewaskan 1.426 jamaah. “Tetapi, rasanya pergerakan jamaah masih sangat tidak terkendali dan juga tidak terfasilitasi,” ujarnya.
Fahri menyatakan, tim pengawas haji dari DPR terus berkoordinasi dengan menteri agama (menag) selaku amirulhaj berkoordinasi dengan rumah sakit setempat untuk mengidentifikasi korban dari Indonesia.
Dia mengapresiasi langkah Menag yang secara terbuka mengkritisi pemerintah Saudi soal jaminan keamanan jamaah saat wukuf. Saudi seharusnya dapat membangun fasilitas yang lebih baik bagi jamaah karena negara tersebut memiliki segala kemampuan untuk itu. “Ini agar tragedi yang berulang ini tidak oleh dianggap sebagai bagian dari haji. Padahal ini adalah musibah yang harus dihindari,” tandasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi Mayjen Mansour al Turki mengatakan, Pemerintah Arab Saudi sudah membuat peraturan mengenai jadwal pelemparan jumrat. Peraturan tersebut mengatur tentang para jemaah dan waktu pelemparan jumroh.
”Seperti yang diketahui bersama gelombang yang menuju ke lempar jumroh ini telah diatur dengan baik. Sehingga mereka yang berada di dalam kemah itu akan keluar dengan sesuai jadwal yang diberikan. Setiap kemah sudah memiliki jadwal dan arah ke pelemparan jumroh,” ujarnya. “Kejadian ini bukan kejadian pertama. Bahwa jamaah yang berdesak-desakan ini bukan suatu hal yang baru. Dan bahkan ini terjadi setiap haji,” tambahnya dalam jumpa pers itu, pemerintah juga menyampaikan belasungkawa atas korban tewas dan berdoa semoga jemaah yang luka bisa diberikan kesembuhan.
Terpisah, Presiden Joko Widodo mengungkapkan duka mendalam atas tragedi puncak ibadah haji di Mina, Arab Saudi yang mengakibatkan sedikitnya 717 orang meninggal. Jokowi berharap ada perbaikan dalam pengelolaan haji.
Hal ini diungkapkan Jokowi lewat akun twitternya, @jokowi sekitar pukul 22.30 WIB. Kicauan itu diakhiri dengan inisial namanya, Jkw.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga menyampaikan duka yang mendalam atas musibah yang terjadi di Mina. JK mengingatkan jamaah haji asal Indonesia untuk disiplin saat prosesi ibadah haji.
“Wakil Presiden RI, M Jusuf Kalla yang kini berada di New York mengikuti Sidang Umum PBB Kamis, (24/9) pagi waktu New York, menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi Mina yang kembali menelan korban jiwa jemaah haji dari sejumlah negara,” ujar juru bicara Wapres JK, Husain Abdullah.(mas/c11/kim/bay/agm/end/jpg/ril)
