BERSAMA: Kadissos Endar Sutan Lubis didampingi Kabid Perlindungan dan Jaminan Pelayanan Sosial, Irfan Syarif Siregar foto bersama usai peluncuran proyek perubahan pelayanan online Dinsos Medan, Selasa (21/11).
SUMUTPOS.CO – Berawal dari niat berinovasi, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Pelayanan Sosial, Irfan Syarif Siregar memberanikan diri mengonsep proyek perubahan pelayanan online di Dinas Sosial Kota Medan. Langkah awalnya ini diharapkan benar-benar membawa perubahan positif, baik di internal instansi maupun masyarakat luas.
==============================================================================
PRAN HASIBUAN, Medan
==============================================================================
Proyek dimaksud diakui Irfan coba ia lakukan sejak mengikuti Pendidikan, Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemko Medan. Menurutnya, di rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo, setiap pejabat eselon III dan IV diwajibkan membuat karya dan inovasi.
“Kebetulan proyek perubahan ini karena kewajiban peserta didik yang mengikuti Diklatpim. Saya dibimbing Ibu Duma Sari Harahap selama menjalani proses ini. Kepada semua pihak yang telah mendukung, saya ucapkan terima kasih,” katanya saat memberi sambutan di acara peluncuran Proyek Perubahan Pelayanan Online di Kantor Dinsos Kota Medan, Jalan Pinang Baris/TB Simatupang, Selasa (21/11).
Namanya juga tahap pemula, proyek perubahan online ini belumlah sempurna. Keterbatasan server masih menjadi kendala utama. Namun Irfan berkomitmen, perlahan pihaknya akan mengoptimalkan sistem ini lebih mantap lagi di tahun mendatang.
“Sejauh ini sistem online baru bisa akomodir paraf kepala seksi dan kepala bidang seperti saya. Ke depan kita akan coba apakah kajian hukum membenarkan diperbolehkan paraf online kepala dinas, untuk memudahkan urusan masyarakat,” katanya dihadapan Kadissos Endar Sutan Lubis, perwakilan Dinkes Medan dan segenap undangan lainnya.
Irfan berencana, di 2018 bila seizin kepala dinas, dirinya akan coba ajukan permohonan penyediaan server dan jaringan guna pengoptimalan sistem ini. “Pada semester II 2018, kita harapkan masyarakat tidak lagi datang ke kantor kita, bisa langsung ke BPJS untuk pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Begitu juga urusan lain yang berkaitan dengan instansi kami. Program jangka pendeknya sekarang ini masih offline. Minimal setiap input data cuma memakan waktu 20 menit saja,” jelasnya.
Dosen Pembimbing Irfan, Duma Sari Harahap mengatakan sekarang ini pejabat eselon III dan IV dituntu berinovasi untuk menciptakan kebermanfaatan bagi masyarakat dan institusi. Ia contohkan saat mereka berkunjung ke Makassar beberapa waktu lalu, semua eselon III dan IV di sana sudah biasa melakukan inovasi.
