Kepala Bidang Informasi Disdukcapil Medan, Arfian Saragih mengakui bahwa pihaknya sudah menerima data dari Dinsosnaker Medan.
Menurutnya, data tersebut sudah selesai diverifikasi oleh Disdukcapil. Hasilnya, ada beberapa data yang kurang lengkap yang disampaikan oleh Dinsosnaker. “Ada beberapa data yang tidak lengkap, ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya kurang satu angka. Kami verifikasi hanya agar tidak terjadi data ganda,” ungkapnya.
Arfian mengaku sudah memberitahukan informasi tersebut kepada pihak Dinsosnaker Medan. “Dinsosnaker dan Disdukcapil Medan pernah membahas atau rapat soal masalah ini, hasilnya Dinsosnaker akan melengkapi data yang kurang tanpa harus disurati,” timpal Kepala Bidang Data Kependudukan Disdukcapil Medan, Finiani ditempat yang sama. “Sewaktu peralihan JKN, Medan Sehat, anggota dikantor bekerja mengolah data sampai jam 11 malam. Kami serius soal data kependudukan, agar tidak terjadi data ganda. Beri kami waktu satu pekan untuk menyelesaikan masalah ini,” timpal Arfian lagi.
Ketua Komisi E DPRD Sumut, Syamsul Qadri Marpaung menyayangkan lemahnya kordinasi antar lintas SKPD di lingkungan Pemko Medan. Akibat, buruknya kinerja dua SKPD tersebut 1500 anak panti asuhan di Kota Medan Belum menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Dijelaskannya, Pemprovsu sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp80 Miliar untuk PBI pada APBD 2016. Jangan sampai uang sebesar itu tidak dapat dipergunakan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan masyarakat yang kurang mampu. “Uang sudah ada, kenapa masalahnya ada di persoalan administrasi. Ini perlu disikapi dengan serius,” ucap Politisi PKS itu.
Dia berharap agar Disdukcapil segera menuntaskan verifikasi data yang dimaksud. Apalagi waktu yang dihabiskan sudah lebih dari satu tahun. “Kita tunggu sampai pekan depan,” ungkapnya.
Hadir dalam kesemoatan itu Wakil Ketua Komisi E, Zahir. Anggota Komisi E, Eveready Sitorus, Guntur Manurung, Ahmadan Harahap, Iskandar Batubara. (dik/ije)
