Dia menilai, sebenarnya ada peraturan pusat sekaitan operasional kendaraan berbasis online ini. Tapi, karena kurangnya sosialisasi sampai kebawah, alhasil terjadi gesekan seperti ini di Medan.
“Hal ini juga disebabkan ketidaktahuan pelaksana di lapangan. Coba lihat Jakarta, sekarang tidak pernah lagi kita dengar ada keributan sekaitan hal ini,” ujarnya.
Solusinya, dia menyarankan, pemerintah daerah harus memberi kemudahan agar parbetor ini tidak punah terlindas zaman. Dia contohkan, sekarang ini banyak parbetor yang memiliki handphone berbasis android di mana bisa dimanfaatkan bekerjasama dengan salah satu vendor, kemudian dibentuk komunitas khusus bagi parbetor.
“Puluhan ribu parbetor ini sudah lama menggantungkan kehidupan sebagai tukang becak konvensional. Sedangkan kehadiran teknologi berbasis online yang dimanfaatkan Go-Jek ataupun Grab bekerja paruh waktu, juga tak bisa dihempang. Pemerintah setempat harus memberi kemudahan dan fasilitas bagi mereka, sehingga puluhan ribu parbetor di Medan tidak punah begitu saja. Apalagi selama ini mereka tak pernah berharap mendapat apapun dari pemerintah. Salah satu caranya, bisa menggandeng vendor yang ada,” pungkasnya. (prn/ril)
Dia menilai, sebenarnya ada peraturan pusat sekaitan operasional kendaraan berbasis online ini. Tapi, karena kurangnya sosialisasi sampai kebawah, alhasil terjadi gesekan seperti ini di Medan.
“Hal ini juga disebabkan ketidaktahuan pelaksana di lapangan. Coba lihat Jakarta, sekarang tidak pernah lagi kita dengar ada keributan sekaitan hal ini,” ujarnya.
Solusinya, dia menyarankan, pemerintah daerah harus memberi kemudahan agar parbetor ini tidak punah terlindas zaman. Dia contohkan, sekarang ini banyak parbetor yang memiliki handphone berbasis android di mana bisa dimanfaatkan bekerjasama dengan salah satu vendor, kemudian dibentuk komunitas khusus bagi parbetor.
“Puluhan ribu parbetor ini sudah lama menggantungkan kehidupan sebagai tukang becak konvensional. Sedangkan kehadiran teknologi berbasis online yang dimanfaatkan Go-Jek ataupun Grab bekerja paruh waktu, juga tak bisa dihempang. Pemerintah setempat harus memberi kemudahan dan fasilitas bagi mereka, sehingga puluhan ribu parbetor di Medan tidak punah begitu saja. Apalagi selama ini mereka tak pernah berharap mendapat apapun dari pemerintah. Salah satu caranya, bisa menggandeng vendor yang ada,” pungkasnya. (prn/ril)
