Foto: Fakhrul Rozi/Sumut Pos Sejumlah kapal ikan nelayan terlihat tambat di pinggiran Sungai Deli Kecamatan Medan Belawan. Anggota Dewan meminta Medan Utara jangan disebut daerah pinggiran.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Medan Muhammad Nasir, mengingatkan seluruh elemen termasuk jajaran Pemerintah Kota Medan tidak menggunakan sebutan ‘daerah pinggiran’ untuk kawasan Medan Utara. Menurutnya sebutan itu merupakan bentuk pelecehan.
“Ini yang perlu saya ingatkan kepada reken-rekan semua, terutama pejabat eksekutif untuk tidak menggunakan sebutan Daerah Pinggiran untuk Medan Utara. Saya menilai sebutan itu sebagai bentuk pelecehan,” ucapnya saat memimpin Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran (TA) 2015 dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar), Senin (26/6).
Nasir mengatakan, sebutan daerah pinggiran menjadikan Medan Utara berkonotasi negatif. “Sebutan itu (daerah pinggiran, Red) konotasinya tidak baik, sehingga ada kesan Medan Utara juga tidak baik,” ungkap dia.
Nasir juga mengungkapkan, Medan Utara tak pantas disebut kawasan pinggiran, karena dalam sejarah Medan Utara pernah menjadi kota administratif.
“Medan Utara itu pernah jadi pusat kota administrative. Di sana ada Masjid Osmani pusat kerajaan kuno. Jadi tak pantas di sebut daerah pinggiran,” bebernya yang lantas disambut aplaus para koleganya dalam rapat kerja tersebut.
Politisi Dapil V Kota Medan ini menegaskan, Medan Utara pantasnya disebut kota terdepan karena merupakan gerbang ekonomi. “Medan Utara itu lokasinya strategis. Dekat dengan Malaysia, Singapura. Jadi Medan Utara pantas disebut kota terdepan dan gerbang ekonomi,” katanya.
Kesempatan itu Nasir juga menyayangkan kinerja Badan Lingkungan Hidup yang tidak maksimal menjalankan perannya terutama soal masalah lingkungan, seperti limbah yang selama ini menjadi masalah di Kota Medan. (prn)
Foto: Fakhrul Rozi/Sumut Pos Sejumlah kapal ikan nelayan terlihat tambat di pinggiran Sungai Deli Kecamatan Medan Belawan. Anggota Dewan meminta Medan Utara jangan disebut daerah pinggiran.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Medan Muhammad Nasir, mengingatkan seluruh elemen termasuk jajaran Pemerintah Kota Medan tidak menggunakan sebutan ‘daerah pinggiran’ untuk kawasan Medan Utara. Menurutnya sebutan itu merupakan bentuk pelecehan.
“Ini yang perlu saya ingatkan kepada reken-rekan semua, terutama pejabat eksekutif untuk tidak menggunakan sebutan Daerah Pinggiran untuk Medan Utara. Saya menilai sebutan itu sebagai bentuk pelecehan,” ucapnya saat memimpin Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran (TA) 2015 dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar), Senin (26/6).
Nasir mengatakan, sebutan daerah pinggiran menjadikan Medan Utara berkonotasi negatif. “Sebutan itu (daerah pinggiran, Red) konotasinya tidak baik, sehingga ada kesan Medan Utara juga tidak baik,” ungkap dia.
Nasir juga mengungkapkan, Medan Utara tak pantas disebut kawasan pinggiran, karena dalam sejarah Medan Utara pernah menjadi kota administratif.
“Medan Utara itu pernah jadi pusat kota administrative. Di sana ada Masjid Osmani pusat kerajaan kuno. Jadi tak pantas di sebut daerah pinggiran,” bebernya yang lantas disambut aplaus para koleganya dalam rapat kerja tersebut.
Politisi Dapil V Kota Medan ini menegaskan, Medan Utara pantasnya disebut kota terdepan karena merupakan gerbang ekonomi. “Medan Utara itu lokasinya strategis. Dekat dengan Malaysia, Singapura. Jadi Medan Utara pantas disebut kota terdepan dan gerbang ekonomi,” katanya.
Kesempatan itu Nasir juga menyayangkan kinerja Badan Lingkungan Hidup yang tidak maksimal menjalankan perannya terutama soal masalah lingkungan, seperti limbah yang selama ini menjadi masalah di Kota Medan. (prn)
