SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) harus menggelontorkan uang tidak kurang dari Rp100 miliar untuk pembangunan gedung DPRD Sumut. Anggaran tersebut alokasi secara bertahap. Tahap pertama dialokasikan pada APBD 2008 sebesar Rp16 Miliar, disusul Rp40 miliar pada Perubahan APBD 2008. Sedangkan Rp45 miliar lainnya ditampung pada APBD 2009.
Meski memiliki gedung yang begitu mewah dan representative, ternyata itu tidak membuat pada wakil rakyat itu betah berlama-lama di kantor untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang di wakilnya. Ironisnya, para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat ketika pemilu 2014 lalu itu lebih suka pelesiran keluar kota untuk mencari uang perjalanan dinas.
Seperti yang terjadi pada, Kamis (26/10), puluhan massa pengunjuk rasa yang menamakan dirinya DPP-ANJ (Dewan Pimpinan Pusat Aktivis Nelayan Jayantara Indonesia) yang memprotes sulitnya mengurus Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), terpaksa pulang dengan rasa kecewa, karena tidak ada satupun dewan menerima aspirasi mereka.
Begitu juga warga masyarakat dari Humbahas (Humbang Hasundutan) yang ingin menemui pimpinan dewan memohon perlindungan hukum, karena areal perkebunan mereka dibabat oleh oknum-oknum preman yang diduga suruhan perusahaan besar dari daerah itu. Tapi lagi-lagi mereka terpaksa pulang dengan kekecewaan, karena tidak ada seorangpun pimpinan maupun anggota dewan yang hadir di rumah rakyat yang megah itu.
Informasi yang diperoleh dari gedung dewan, seluruh Komisi ataupun alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya sedang pergi pelesiran, di antaranya Komisi A melakukan Kunker ke Provinsi Bali bersama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) Sumut, Satgas Pemberantasan Narkoba Provsu, Asisten Administrasi Pemerintahan Sekdaprovsu untuk melihat tahanan narkoba di daerah itu .
Komisi B melakukan kunjungan ke Denpasar Bali bersama Dinas Kehutanan Sumut. Anggota Komisi B DPRD Sumut, Wasner Sianturi mengaku sedang berada di Bali untuk agenda Kunker.”Komisi B sedang di Bali, untuk melihat-lihat hutan mangrove. Kita ingin meniru cara Pemprov Bali mengelola hutan mangrove di Sumut,” katanya ketika dihubungi, Kamis (26/10)
Komisi C memilih pergi ke Jakarta dengan dalih kunker bersama Biro Prekonomian, Setdaprovsu, PT KIM, PT Bangun Askrida dan PT Dhirga Surya dan ke kantor GAIKINDO di Jakarta bersama Badan Pengelolaan Pajak dan Ristribusi daerah Provsu.
