26.7 C
Medan
Saturday, May 18, 2024

100 Rumah Nelayan akan Dibedah

MEDAN-Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wanita Karya (DPP HWK) mengaku prihatin setelah melihat kehidupan masyarakat pesisir di Kampung Nelayan Medan Labuhan. Selain tempat tinggal yang tidak layak, infrastruktur jalan di pemukiman tersebut juga harus mendapat perhatian pemerintah setempat.

“Bayangkan infrastruktur jalan yang menghubungkan satu lorong dengan lorong lainnya yang terbuat dari papan, dikhawatirkan akan mengundang bahaya bagi yang melintasinya. Bahkan, salah seorang pejabat Pemerintahan di Sumut sempat terperosok akibat papan yang lapuk sudah berlobang,” ujar Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi DPP HWK Purnama Sitompul di sela kunjungannya ke Kampung Nelayan Medan Labuhan, kemarin.
Mantan Paskibraka Nasional Tahun 1977 utusan dari SMAN 5 Medan itu mengaku, pemukiman warga di Kampung Nelayan Medan Labuhan tersebut sangat tidak layak untuk ditempati. Pasalnya, selain bangunan rumah terbuat dari papan juga banyak kepala keluarga yang juga memanfaatkan ruang tamu sebagai ruangan untuk tempat tidur.

“Kita tidak bisa bayangkan bagaimana dalam satu keluarga yang memiliki anak 5-6 anak, sedangkan ruang kamar yang tersedia hanya dua kamar. Terpaksa harus memanfaatkan ruang tamu untuk tempat tidur. Ini sangat ironis dengan kemajuan pembangunan di Sumut khususnya Kota Medan yang ditandai dengan banyaknya kawasan perumahan,” papar Purnama Sitompul yang juga Fungsionaris DPP Partai Golkar tersebut.

Untuk itu, pihaknya berencana sedikitnya akan melakukan bedah rumah sebanyak 100 unit rumah warga Kampung Nelayan menindaklanjuti Program Bedah Rumah yang telah disepakati dengan Kemenpera (Kementerian Perumahan Rakyat)-DPP HWK, yang ditandai dengan penandatanganan MoU.

“Diharapkan Maret-April 2013 mendatang, seluruh data kepala keluarga yang akan dilakukan bedah rumah sudah harus terhimpun. Untuk itu, kita berharap kepada perangkat pemerintahan setempat saling berkoordinasi agar program bedah rumah tersebut cepat terealisasi,” kata Purnama Sitompul kelahiran Takengon Aceh Tengah, 25 Maret 1960 tersebut.

Terkait infrastruktur jalan yang masih perlu perhatian, Purnama Sitompul yang dibesarkan di Kota Medan itu mengharapkan Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk duduk bersama mencari solusi bagaimana secara bersama-sama membangun infrastruktur di kawasan pemukiman Medan Labuhan.

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa termasuk masyarakat pesisir (masyarakat nelayan) merupakan terget utama (skala prioritas) untuk segera dilaksanakan. Selama ini masyarakat desa khususnya masyarakat nelayan terkesan termarginalkan,” tambah Purnama Sitompul.
Di bagian lain, Purnama Sitompul juga mengkritisi sejumlah pemilik restoran di kawasan Medan Labuhan yang terlalu tinggi menetapkan harga untuk komsumen yang ingin menikmati santap siang dan makan malam.

“Padahal, mereka mendapatkan ikan dari nelayan dengan harga murah. Namun, mereka menyajikannya kepada pengunjung yang dating dengan harga tinggi. Inikan namanya mau menang sendiri, harusnya mereka juga mendapatkan harga yang layak dari nelayan,” tegas Purnama Sitompul seraya berharap agar hal bisa menjadi perhatian, baik dari pemilik restoran maupun instansi terkait di daerah tersebut. (rul)

MEDAN-Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wanita Karya (DPP HWK) mengaku prihatin setelah melihat kehidupan masyarakat pesisir di Kampung Nelayan Medan Labuhan. Selain tempat tinggal yang tidak layak, infrastruktur jalan di pemukiman tersebut juga harus mendapat perhatian pemerintah setempat.

“Bayangkan infrastruktur jalan yang menghubungkan satu lorong dengan lorong lainnya yang terbuat dari papan, dikhawatirkan akan mengundang bahaya bagi yang melintasinya. Bahkan, salah seorang pejabat Pemerintahan di Sumut sempat terperosok akibat papan yang lapuk sudah berlobang,” ujar Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi DPP HWK Purnama Sitompul di sela kunjungannya ke Kampung Nelayan Medan Labuhan, kemarin.
Mantan Paskibraka Nasional Tahun 1977 utusan dari SMAN 5 Medan itu mengaku, pemukiman warga di Kampung Nelayan Medan Labuhan tersebut sangat tidak layak untuk ditempati. Pasalnya, selain bangunan rumah terbuat dari papan juga banyak kepala keluarga yang juga memanfaatkan ruang tamu sebagai ruangan untuk tempat tidur.

“Kita tidak bisa bayangkan bagaimana dalam satu keluarga yang memiliki anak 5-6 anak, sedangkan ruang kamar yang tersedia hanya dua kamar. Terpaksa harus memanfaatkan ruang tamu untuk tempat tidur. Ini sangat ironis dengan kemajuan pembangunan di Sumut khususnya Kota Medan yang ditandai dengan banyaknya kawasan perumahan,” papar Purnama Sitompul yang juga Fungsionaris DPP Partai Golkar tersebut.

Untuk itu, pihaknya berencana sedikitnya akan melakukan bedah rumah sebanyak 100 unit rumah warga Kampung Nelayan menindaklanjuti Program Bedah Rumah yang telah disepakati dengan Kemenpera (Kementerian Perumahan Rakyat)-DPP HWK, yang ditandai dengan penandatanganan MoU.

“Diharapkan Maret-April 2013 mendatang, seluruh data kepala keluarga yang akan dilakukan bedah rumah sudah harus terhimpun. Untuk itu, kita berharap kepada perangkat pemerintahan setempat saling berkoordinasi agar program bedah rumah tersebut cepat terealisasi,” kata Purnama Sitompul kelahiran Takengon Aceh Tengah, 25 Maret 1960 tersebut.

Terkait infrastruktur jalan yang masih perlu perhatian, Purnama Sitompul yang dibesarkan di Kota Medan itu mengharapkan Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk duduk bersama mencari solusi bagaimana secara bersama-sama membangun infrastruktur di kawasan pemukiman Medan Labuhan.

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa termasuk masyarakat pesisir (masyarakat nelayan) merupakan terget utama (skala prioritas) untuk segera dilaksanakan. Selama ini masyarakat desa khususnya masyarakat nelayan terkesan termarginalkan,” tambah Purnama Sitompul.
Di bagian lain, Purnama Sitompul juga mengkritisi sejumlah pemilik restoran di kawasan Medan Labuhan yang terlalu tinggi menetapkan harga untuk komsumen yang ingin menikmati santap siang dan makan malam.

“Padahal, mereka mendapatkan ikan dari nelayan dengan harga murah. Namun, mereka menyajikannya kepada pengunjung yang dating dengan harga tinggi. Inikan namanya mau menang sendiri, harusnya mereka juga mendapatkan harga yang layak dari nelayan,” tegas Purnama Sitompul seraya berharap agar hal bisa menjadi perhatian, baik dari pemilik restoran maupun instansi terkait di daerah tersebut. (rul)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/