JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Peningkatan iklim usaha dan pelayanan publik tengah menjadi fokus pemerintah. Presiden Joko Widodo meminta birokrasi bisa terlibat aktif dalam mendorong misi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan presiden kepada 33 ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Istora Senayan, Jakarta, kemarin (27/3) . Mereka merupakan CPNS yang baru lolos seleksi pada tahun 2017 lalu. Presiden mengatakan, perubahan dunia berlangsung secara dinamis.
Dalam waktu yang tidak terlalu lama, teknologi datang silih berganti. Perubahan tersebut, telah berpengaruh pada berubahnya situasi sosial budaya di masyarakat. Di mana publik mulai menuntut untuk mendapatkan pelayanan yang juga serba cepat. “Kalau masyarakat pengen dilayani cepat, jangan saudara melayaninya dengan lambat. Dimaki-maki kita nanti,” ujar mantan Wali Kota Solo itu.
Diakuinya, saat ini, belum semua pelayanan di birokrasi sudah bekerja maksimal. Dalam kasus pembuatan Surat Izin Usaha Perdangan (SIUP) misalnya, masih ditemui kasus di mana prosesnya masih berlangsung lebih dari dua pekan. Padahal, hanya kertas satu lembar yang memuat data perusahaan.
“Saya sampaikan, saya dengar (selesai hitungan) minggu saja gak mau, apalagi bulan. Harusnya (hitungan) hari selesai,” imbuhnya.
Oleh karenanya, dia meminta para birokrat muda untuk berani meninggalkan rutinitas yang lama. Lalu menggantinya dengan rutinitas baru yang penuh dengan inovasi. Salah satu upaya untuk melahirkan inovasi adalah dengan mengikuti perkembangan di luar dan terus memupuk rasa keingintahuan. “Jangan hanya kepo terhadap mantan pacar,” kata presiden lantas disambut tawa hadirin.
Dia menilai, Indonesia bisa menjadi negara gagal jika tidak didukung oleh birokrasi yang baik dan berinovasi. “Indonesia akan segera jadi negara maju, jika memiliki birokrat-birokrat yang tangguh dan mau bekerja keras,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abrur mengatakan, dari 2,4 juta yang mendaftar, hanya 33.155 orang yang lolos. “Ini orang adalah putra-putri bangsa terbaik dari yang terbaik,” ujarnya.
Diakuinya, secara kualitas, ASN di Indonesia masih belum maksimal. Terbukti, dari 4,3 juta ASN yang ada, lebih dari 30 persennya atau sekitar 1,6 juta diantaranya hanya memiliki kemampuan administrasi. “Hanya juru ketik,” tuturnya.
Untuk itu, sejumlah upaya akan dilakukan pemerintah. Selain memastikan SDM yang masuk memiliki kapasitas, pengembangan juga akan dilakukan untuk yang terdahulu. Mulai dari diklat pengembangan kompetensi, hingga promosi, rotasi, dan karir yang didesain berdasarkan sistem merit. (far/jpg)
